Tuding Ical Langgar HAM, Korban Lapindo Geruduk KPK
JAKARTA - Puluhan orang yang bergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) menggelar aksi unjuk rasa di halaman depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/12/2012). Aksi ini dilakukan untuk memperingati Hari HAM Sedunia.
Di antara massa aksi, turut serta puluhan korban Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut koordinator aksi, Gugun, pemerintah seharusnya membantu masyarakat Sidoarjo untuk menuntut hak ganti rugi mereka terhadap pemilik PT Lapindo Brantas, yakni Aburizal Bakrie.
"Negara yang seharusnya berdiri di pihak warga dan menuntut tanggung jawab Aburizal Bakrie sebagai pemilik PT Lapindo Brantas, justru melindungi Aburizal Bakrie dengan putusan MA yang menyatakan semburan lumpur Lapindo sebagai akibat bencana alam, bukan kesalahan manusia," ungkapnya.
Oleh sebab itu, massa yang juga terdiri dari anak-anak dan ibu-ibu ini berharap agar KPK bisa segera mengusut praktek kongkalikong (korupsi) yang menghabiskan keuangan negara sebesar kurang lebih Rp6 triliun.
"Kami menuntut KPK mengusut tentang keputusan MA tersebut karena kami menduga telah terjadi kongkalikong korupsi antara Aburizal Bakrie dan penegak hukum maupun pemerintah," tegasnya.
Setelah melakukan orasi, masa aksi tersebut lantas melanjutkan aksinya di depan Wisma Bakrie yang terletak tepat di depan Gedung KPK. Mereka berharap agar pihak penegak hukum segera memproses Aburizal Bakrie secara hukum. Sebab, secara tidak langsung Ketua Umum Partai Golkar itu telah melakukan pelanggaran HAM ke warga Sidoarjo.
"Aburizal Bakrie adalah pelanggar HAM berat. Kami menuntut tangkap dan adili Aburizal Bakrie, hentikan aktivitas pertambangan di Sidoarjo, dan pulihkan kondisi lingkungan dan ekonomi warga yang telah terdampak," pungkasnya.
(Lamtiur Kristin Natalia Malau)
