JAKARTA - Kampanye pemilihan umum di Amerika Serikat (AS) tidak bisa lepas dari persoalan dana. Banyak yang mempertanyakan bagaimana seorang calon presiden dapat mendapatkan dana kampanye yang besar.
Beberapa aturan mengenai aliran dana kampanye ini dipaparkan oleh Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel. Menurut Dubes Marciel, setiap bantuan dana pribadi kepada seorang kandidat presiden memiliki batas. Batas donasi ini sama diterapkan kepada warga AS pada umumnya ataupun dengan warga kaya AS.
Melalui wawancara khusus dengan okezone, Senin (9/4/2012), Dubes Marciel memberikan penjelasan mengenai dana kampanye para calon Presiden AS ini.
Menarik melihat dana kampanye dari tiap kandidat Presiden AS, bagaimana mereka mendapat dana tersebut?
Berdasarkan sistem (politik) kami. Menjalankan kampanye membutuhkan banyak dana dan waktunya pun sangat panjang. Terutama untuk iklan televisi yang membutuhkan biaya sangat banyak.
Setiap kandidat harus mengupayakan dana dan melakukan tidak secara langsung, melainkan melalui komite politik yang harus dibentuk oleh masing-masing kandidat. Komite politik ini yang mencari kontribusi dana dari rakyat pada umumnya.
Ada batasan dalam memberikan bantuan dana ini, terutama jumlah kontribusi yang diberikan oleh warga. Tentunya ada juga aturan penyingkapan jumlah dana yang amat ketat. Setiap warga dapat melihat sendiri siapa saja dan berapa jumlah dana yang disumbangkan melalui internet.
Pemilu lalu, Presiden Obama berhasil mengumpulkan dana yang besar dari bantuan individu. Jadi sebagian besar dana tersebut berasal dari bantuan individu warga, yang bisa disalurkan melalui internet.
Anda katakan ada batasan, berapa batas dari donasi tersebut?
Setiap individu, seperti bila saya ingin memberikan bantuan dana kampanye, hanya bisa memberikan bantuan dana hingga USD2.500 atau sekira Rp22,9 juta (Rp9.170 per USD).
Bagaimana dengan warga kelas atas?
Mereka juga harus memberikan donasi dengan jumlah yang sama. Mereka tidak bisa memberikan donasi dana kampanye melebihi USD2.500.
Apakah ada pengawas mengenai dana ini?
Ada banyak kelompok yang mengawasi bantuan ini. Pertama ada pengawasan dari Komisi Pemilihan Federal, komisi ini mengharuskan semua bantuan dana kampanye harus diumumkan secara publik. Bila tidak, setiap kandidat akan melanggar hukum.
Sejauh ini tidak ada pihak yang melakukan pelanggaran atas aturan ini, karena rakyat bila ingin memberikan bantuan USD2.500 sah-sah saja. Selain itu, bila memang melanggar aturan bisa diproses secara hukum.
DPR AS mengeluarkan aturan mengenai dana kampanye yang disebut Disclose Act, bisa dijelaskan mengenai ini?
Disclose Act bukanlah undang-undang, melainkan sebuah proposal yang masih dalam penjajakan di Kongres AS. Ini merupakan respons dari Mahkamah Agung pada 2010 lalu. Saya jelaskan, kami mempunyai komite aksi politik sebuah pakta protokol yang membolehkan pembentukan aksi politik untuk mendukung isu apapun, seperti lingkungan ataupun isu hukum.
Kelompok ini bisa membentuk kampanye politik dan menghimpun dana kampanye ini untuk membuat iklan dari isu yang mereka utarakan. Pada 2010, Mahkamah Agung AS mengeluarkan aturan, Kongres tidak dapat memberikan batasan atas kontribusi dari komite aksi politik selama mereka bekerja sesuai dengan isu yang mereka bawa.
Jadi, berdasarkan Disclose Act tidak bisa berlaku pada dukungan kepada kandidat, melainkan isu yang tengah dibawa oleh komite aksi politik. Disclose Act merupakan bentuk keharusan dari komite aksi politik ini melakukan transparansi. Tapi aturan ini belum diloloskan.
Apa yang bisa dipelajari oleh Pemerintah Indonesia mengenai bantuan dana kampanye AS ini?
Saya kira, setiap negara harus menentukan sendiri sistem apa yang terbaik bagi mereka sendiri. Di tiap negara demokrasi, menghadapi tantangan bagaimana membiayai kampanye. Jadi saya kira, tidak ada yang lebih baik ataupun yang lebih buruk. Saya kira yang menjadi kelebihan dari sistem kami adalah transparansi.
(Fajar Nugraha)