WASHINGTON - Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa dirinya telah memulai konsultasi untuk mengubah status Palestina di PBB menjadi 'negara non-anggota PBB'. Hal tersebut diungkapkan Abbas di hadapan sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).
Ditegaskan Abbas bahwa dirinya tidak akan berhenti untuk melanjutkan upaya yang telah dimulai sejak 2011 lalu yakni mendapatkan keanggotaan penuh bagi Palestina di PBB.
"Ketika satu tahun lalu di forum yang sama kami mengajukan pertimbangan yang memungkinkan Palestina menjadi anggota penuh PBB terjadi keributan dan permusuhan. Melalui upaya politik dan diplomatik yang bertujuan damai kami mencoba menyelamatkan proses ini," ujar Presiden Abbas seperti dikutip Trend, Jumat (28/9/2012).
"Namun upaya kami digagalkan, meskipun fakta menunjukkan bahwa mayoritas negara didunia mendukung dan terus mendukung keanggotaan Palestina dan kami tidak akan pernah berhenti untuk mendapatkan keanggotaan kami," imbuhnya.
Presiden Abbas juga menjelaskan, pihaknya telah memulai konsultasi intensif dengan berbagai organisasi regional dan negara-negara anggota PBB lainnya. Menurut Abbas langkah tersebut tidak ditujukan untuk mendelegitimasi Israel melainkan meningkatkan proses perdamaian.
"Kami tidak berusaha untuk mendelegitimasi Israel namun menegaskan keberadaan negara yang telah ada yakni Palestina. Yang terjadi justru adalah sebaliknya, mereka yang ingin mendelegitimasi kami," ungkap Presiden Palestina itu.
Dalam kesempatan yang sama Presiden Abbas juga mengecam Israel, menyebut Negeri Yahudi itu berniat mengacaukan otoritas Palestina dan mendorong rakyat Palestina mendapat bencana baru. "Kebijakan Israel pada akhirnya menyebabkan kelemahan di otoritas Palestina, merusak fungsi dan kewajibannya hingga mengancam keberadaannya," ujar Abbas.
Tak lupa Abbas pun menyerukan komunitas internasional untuk mendukung upaya kemerdekaan bagi Palestina. "Cegah terjadinya bencana baru di Palestina. Dukung realisasi kemerdekaan Palestina sekarang. Biarkan perdamaian menang sebelum terlambat," ungkap Abbas.
(Rani Hardjanti)