Pertimbangan Mendikbud UPN Veteran Dinegerikan

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mempertimbangkan kenapa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran menerima jadi perguruan tinggi negeri (PTN) meskipun populasinya sudah banyak PTN di berbagai daerah.

Dalam pertimbangannya, M Nuh membeberkan ada tiga proses konversi dari perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi PTN.

"Pertama dari sisi kewilayahan. Wilayah-wilayah dimana pemerintah atau negara harus hadir, termasuk PTN-PTN dibangun di daerah perbatasan dan terdepan," ujar M Nuh, di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Kedua, M Nuh melanjutkan, dari kesejarahan. Jadi, apa yang disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) merupakan bagian dari kesejarahan, yaitu dulunya UPN Veteran negeri. Oleh karena itu, ada persoalan masalah aset.

"Solusinya, rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) diselesaikan, kembalikan lagi menjadi aset negara atau pemerintah (BMN)," ucap Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu.

Lanjut M Nuh, ketiga, meskipun di daerah sudah ada PTN, tapi jika bidang-bidang tertentu hanya bisa dilayani oleh perguruan tinggi baru tidak apa-apa dijadikan PTN dengan memberikan layanan yang baru.

"Apa yang dialami UPN Veteran dijadikan PTN, ada dua hal yang terakhir, yaitu kesejarahan dan bela negara," ungkap Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) itu.

Selain itu, M Nuh menambahkan, bagi PNS di UPN Veteran jika sudah dinegerikan, status PNS tersebut akan berubah menjadi PNS kemendikbud. Dengan adanya Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN), PNS tidak terikat di satu kementerian, tapi dapat ditugaskan di mana saja.

"Oleh karena itu, tidak ada hambatan apa-apa. Tentu UPN Veteran setelah menjadi PTN punya hak sebagaimana seperti PTN-PTN lain, seperti bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN), bisa dapat kita berikan dukungan-dukungan seperti itu. Konsekuensinya, insya Allah UPN Veteran bisa menyelesaikan keterjangkauan pembiayaan dan masing-masing rektor UPN bisa menerima amanah itu," tuturnya. (fsl)

(Rani Hardjanti)