100 Hari Kerja Jokowi, Polri Terseret ke Pusaran Politik

JAKARTA - Salah satu sorotan yang paling kuat dalam 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah terseretnya lembaga kepolisian ke dalam arus kuat politik. Perseteruan kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid II terjadi lagi, setelah kisah Cicak vs Buaya di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Berawal dari Presiden Jokowi yang mengusulkan calon tunggal Kepala Kepolisian RI, Komjen Budi Gunawan, ke DPR. Lalu, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut. Penetapan KPK ini dianggap sebagai cara menjegal Budi Gunawan melaju ke Trunojoyo Satu. Mabes Polri pun menunjukkan sikap ‘perlawanan’ dengan menangkap dan menetapkan Bambang Widjojanto sebagai tersangka perintah keterangan palsu di muka pengadilan Mahkamah Konstitusi era kepemimpinan Akil Mohctar tahun 2010 lalu dalam kasus sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

PDI Perjuangan, melalui plt Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, juga membuka ‘transaksi politik’ Abraham Samad dengan partai berlambang banteng tersebut. Hasto mengungkap, beberapa kali Samad bertemu dengan dirinya membicarakan peluang sebagai calon wakil presiden Jokowi di Pilpres 2014. Setelah gagal, diduga Samad mengamuk dan menganggap Budi Gunawan, orang dekat Megawati, sebagai biang keladi. Dihubungkanlah, penetapan tersangka BG oleh KPK sebagai aksi balas dendam.