Salah satunya, saat memilih Jaksa Agung H.M Prasetyo serta pengusulan calon Kapolri dimana Jokowi tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Padahal sebelumnya, saat penyusunan kabinet, Jokowi melibatkan dua institusi tersebut untuk meminta rekomendasi rekam jejak orang-orang yang akan dipilihnya menjadi menteri.
"100 hari Jokowi ada hal positif, antara lain penyusunan menteri itu meminta rekomendasi KPK dan PPATK, meskipun itu tidak konsisten saat memilih Jaksa Agung dan pengusulan Kapolri," kata Gun Gun saat berbincang dengan Okezone, Selasa (3/2/2015).