JAKARTA - Poltracking merilis hasil survei yang menunjukkan rendahnya kepuasan publik di enam bulan awal kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah.
Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tetap meyakini Presiden Jokowi tidak akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat.
"Itu Presiden yang tahu. Mau reshuffle atau tidak, pergeseran menteri itu bagian dari hak prerogatif Presiden. Tapi, menurut saya, kok tidak dalam waktu dekat ini. Ini kan juga (kabinet) baru jalan," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4/2015).
Tjahjo mengatakan, hasil survei yang menyebut rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kabinet Kerja harus dijelaskan lebih rinci.
Ia menilai sangat wajar kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Presiden Jokowi masih rendah karena sejumlah keterbatasan, salah satunya APBN-Perubahan 2015 yang baru disahkan beberapa waktu lalu.
Presiden Jokowi, sambungnya, memiliki cara sendiri dalam menentukan mekanisme evaluasi kinerja para menterinya sebelum melakukan perombakan.
"Presiden tiap bulan melakukan evaluasi. Tapi dalam tempo lima bulan kan belum cukup (untuk menilai dan merombak kabinet), Presiden punya caranya sendiri," katanya.
Sebagaimana diketahui, hasil survei Poltracking menunjukkan 36 persen responden setuju reshuflle dan 5,8 persen responden sangat setuju reshuffle. Jika disatukan maka 41,8 persen setuju reshuffle. Hanya ada 28 persen yang tidak setuju reshuffle. Angka ini gabungan dari kurang setuju 24,1 persen dan sangat tidak setuju 3,9 persen.
Data survei diperoleh dari 1.200 responden yang merupakan WNI yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Margin of error 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode survei wawancara dan tatap muka pada rentang 23-31 Maret 2015.
(Fahmi Firdaus )