Dipimpin Gatot, TNI Harus Profesional dan Kuat

JAKARTA - Kelompok relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon panglima TNI.

Menurut Ketua Umum DPP Arus Bawah Jokowi, Veldy Reynold, orang nomor satu di Indonesia itu menunjuk Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dinilai sangat tepat, karena pengalaman dan prestasinya sejalan dengan program nawacita.

"TNI saat ini harus profesional, dan kuat," ujar Veldy, Jumat (12/6/2015).

Kata dia, sudah saatnya manajemen negara terkait keamanan nasional tidak semata dilihat dari pola, atau model penggiliran atau penjatahan antar matra semata, tetapi harus menggunakan pola pertimbangan pada aspek strategis, profesionalitas, dan proporsionalitas.

"Artinya, pengelolaan keamanan nasional haruslah melihat secara komprehensif tanpa mengedepankan ego sektoral yang justru bisa melemahkan tata kola dan spirit ketahanan nasional kita. Hal itu ditegaskan dalam Nawacita yang diusung Pak Jokowi," sambungnya.

Hal senada pun ditegaskan oleh Ketua Harian Arus Bawah Jokowi, Ronny Talapessy. Menurutnya, Jenderal Gatot merupakan sosok berpengalaman di lapangan dan memahami ancaman proxy war yang kini sangat mengkhawatirkan.

"Dia merupakan sosok yang tepat pula dapat diandalkan untuk menjalankan program poros maritim Jokowi. Sebab, penguatan poros maritim tidak hanya bisa dilihat dari sisi penguatan Angkatan Laut saja. Tentu juga harus disokong oleh matra lainnya," ujar Ronny

Selain itu, lanjut dia, Jenderal Gatot memiliki hubungan dekat dengan kepala staf dari TNI AU dan AL, serta memiliki kedekatan dengan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, baik dari aspek pemikiran pertahanan maupun keamanan.

"Sehingga diharapkan pola tersebut dapat dijadikan modal bagi Jenderal Gatot melakukan sinergisasi yang semakin baik antara TNI dan Polri," tegasnya.

Ronny berharap, polemik dan politisasi dalam pencalonan nama Gatot Nurmantyo sebagai Calon Panglima TNI tidak terjadi, dan masyarakat Indonesia dapat menghargai hak prerogatif Presiden.

"Kami percaya kepada Presiden Jokowi bahwa pemerintahan dan Kabinet Kerja telah memiliki pertimbangan, kriteria dan sistem penilaian yang objektif serta komprehensif terkait pengembangan strategi keamanan nasional Indonesia ke depan," pungkasnya.