Saat ini, kata Budiarto, jalannya roda pemerintahan telah dihambat dengan adanya kepentingan dari partai pendukung Jokowi-JK sendiri.
Oleh karenanya, wajar jika publik menginginkan adanya perombakan Kabinet Kerja yang dianggap telah gagal menjalankan amanah yang diberikan oleh Presiden.
"Kalau Pak Jokowi itu melihat reshuffle akan dilakukan pada jalannya pemerintahan dalam waktu satu tahun. Tapi kalau Pak JK menilai itu fleksibel. Namun keduanya tidak akan mengganti jatah-jatah yang dihilangkan menterinya nanti. Mereka hanya akan mengganti orangnya saja. Kalau ada penambahan jatah, saya lihat ini untuk hanya untuk PDIP, makanya kalau terjadi reshuffle tidak akan mengubah wajah pemerintah," tutupnya.
(Rizka Diputra)