Kisruh Freeport, Momentum Jokowi Nilai Menteri Sebelum Reshuffle

JAKARTA - Nama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan, menjadi mayoritas perbincangan dalam rekaman yang dilakukan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, momentum kisruh perpanjangan kontrak PT Freeport yang melibatkan beberapa menteri ini, dapat dimanfaatkan presiden untuk menilai kinerja para pembantunya.

Nantinya, pembuktian kebenaran siapa yang terlibat dalam skandal tersebut, bisa menjadi acuan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk melakukan pembenahan, termasuk memasukkan nama-nama menteri yang terlibat ke dalam reshuffle jilid II.

"Justru sekarang bebannya ada di Luhut, yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dan masih layak berada di Kabinet Kerja," Kata Hendri kepada Okezone, Jumat (4/12/2015).

Sebelumnya, menegaskan untuk kesekian kalinya siap dipanggil MKD lantaran namanya disebut sebanyak 66 kali dalam rekaman tersebut. Menurut Luhut, tidak ada masalah sedikit pun namanya disebut sebanyak 66 kali dalam rekaman itu. Luhut bahkan menegaskan, laporan yang diserahkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD tidak dilaporkan terlebih dulu ke Presiden Jokowi.

(Fransiskus Dasa Saputra)