Menteri Ferry Dinilai Pantas Terdepak dari Kabinet

JAKARTA - Indonesia Audit Watch (IAW) mengkritisi kinerja salah satu menteri Kabinet Kerja yang dianggap jauh di bawah ekspektasi publik. Menteri tersebut yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan.

Ketua Pendiri IAW, Junisab Akbar menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejatinya bisa langsung melihat sisi negatif dari kinerja Menteri Ferry. Hal itu terkait kasus pembebasan tanah atau konflik agraria yang kerap berjalan lamban sehingga pantas diberikan rapor merah.

Ia pun mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang langsung mengkritik kinerja Menteri Ferry. Namun, kata Junisab, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kritikan itu karena memang nyata Menteri Ferry berkinerja buruk atau hanya sekadar bahan pidato semata.

"Tapi mengapa sedetail dan tegas seperti itu? Sampai di situ, menjadi sulit untuk mencari tahu apa yang melatar belakangi Presiden berbicara gamblang," ucap Junisab, Senin (28/12/2015).

Sebelumnya, kritik Presiden Jokowi kepada menterinya itu menuai apresiasi dari masyarakat adat Pulau-Pulau Rempang Galang (Himad Purelang), Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

"Akhirnya, publik sudah mulai bisa menguak apa sesungguhnya yang menjadi alasan mengapa sampai Presiden Jokowi sekesal itu mengungkapkan perasaannya. Ternyata, pengalaman buruk yang dialami Presiden jauh-jauh hari juga sudah dialami oleh masyarakat Batam tersebut," papar dia.

Mantan anggota Komisi III DPR itu bahkan memprediksi bahwa masyarakat akan semakin gencar membuka aib Kementerian ATR/BPN apalagi jaringan pendukung Jokowi teramat solid dan tersebar untuk menyukseskan roda pemerintahannya.

"Tentu mereka akan membuktikan kebenaran penilaian pemimpin pilihannya. Kami lihat, penilaian Presiden terhadap Ferry adalah tanda start bagi masyarakat untuk membuka sisi buruk kinerja Kementerian ATR/BPN," paparnya.

IAW lanjut Junisab, juga memiliki catatan tentang institusi Ferry yang kementeriannya di-merger di masa Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi.

Menurutnya, Ferry terlihat masih terkategori gagal dalam menata struktur Kementerian ATR/BPN. Bahkan, dalam mengisi personel struktur di kementerian itu dia tidak menggunakan ukuran yang jelas seperti dalam penempatan pejabat eselon I dan II.

"Kualitas Ferry berbeda jauh dengan sejawatnya dari Nasdem, Siti Nurbaya Bahar yang ditugaskan Presiden Jokowi menata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi satu. Akhirnya lahirlah Kementerian LHK. Struktur Kementerian LHK sudah nyaris baik, bahkan personelnya sudah tersusun rapi," bebernya.

Ia berharap, penilaian buruk Presiden terhadap kinerja Menteri Ferry dalam menata kelola pertanahan dan tata ruang di Indonesia bisa menjadi pelajaran berharga ke depan.

"Ini bertujuan agar Presiden tidak salah lagi dalam memilih menteri ATR/BPN saat me-reshuffle kabinetnya," tutup Junisab.

(Rizka Diputra)