JAKARTA - Partai Perindo menilai beredarnya foto yang memuat kontrak politik palsu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno sebagai kampanye hitam dan bisa merusak demokrasi di Indonesia.
Di mana, isi kontrak politik palsu antara Anies-Sandi dengan perwakilan Forum Umat Islam (FUI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyebutkan bahwa pasangan calon nomor urut tiga itu akan menerapkan sistem syariat Islam di Ibu Kota.
"Saya kira itu bagian dari salah satu kampanye hitam yang ingin mempengaruhi pandangan publik untuk dijadikan pembenaran bahwa telah melakukan kontrak politik. Apalagi yang disebut dalam perjanjian kontrak politik itu tidak hanya calon tapi juga masa depan demokrasi Indonesia khususnya Jakarta, dan itu sangat merugikan sekali," ujar Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq kepada Okezone, Minggu (19/3/2017).
Menurut Rofiq, penting bagi penegak hukum untuk mengambil tindakan atas persoalan tersebut. Yakni dengan melakukan investigasi siapa oknum yang telah membuat dan menyebarluaskan kampanye hitam tersebut agar pelaksanaan putaran kedua Pilkada DKI bisa berjalan baik.
"Penting bagi penegak hukum segera melakukan proses pengecekan melakukan investigasi siapa sesungguhnya siapa yang memunculkan ini," ujarnya.
(Arief Setyadi )