SALAH satu program prioritas Nawacita ke-3 Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah gencar membangun infrastruktur dalam berbagai hal, mulai dari jalan hingga penyediaan listrik bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil. Karena pembangunan infrastruktur dapat mempersatukan Indonesia dan membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tidak hanya pembangunan infrastruktur, pembangunan di bidang pendidikan juga terus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah pusat. Berbagai program pembangunan di bidang pendidikan juga terus menerus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sarana dan prasarana pendidikan terus dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya dan kuatintasnya.
Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terus mempercepat terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas. Salah satunya meningkatan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia termasuk di daerah terdepan serta untuk memberikan layanan pendidikan, mengatasi kekurangan guru, dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan program khusus untuk menempatkan guru yang ditugaskan di daerah khusus yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional melalui program Guru Garis Depan (GGD). Program ini merupakan kebijakan afirmasi Kemendikbud melalui penempatan guru pegawai negeri sipil (PNS) di daerah terdepan, terluar dan tertinggal berdasarkan data pemerintah.
Dalam rangka mewujudkan anak bangsa yang cerdas dalam upaya memajukan bangsa Indonesia supaya sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain, Kemendikbud menjalankan program Guru Garis Depan (GGD), yang bertugas memberi perubahan sekaligus kemajuan dalam hal pola pikir anak bangsa di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal di bumi Indonesia.