SBY Sebut Rakyat Miskin saat Ini Berjumlah 100 Juta Orang

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato politiknya bertepatan dengan hari ulang tahun partai berlogo Mercy itu yang ke-17.

Dalam kesempatan tersebut, SBY mengatakan masyarakat miskin saat ini berjumlah 100 juta orang.

 "Partai Demokrat memang sangat peduli dan mengutamakan taraf hidup rakyat yang tergolong miskin dan rentan miskin. Mereka adalah yang disebut dengan '40% kalangan terbawah,' yang saat ini, di Indonesia jumlahnya mencapai sekitar 100 juta orang," kata SBY dalam pidatonya di Auditorium Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

SBY berujar, selama memimpin Indonesia, dirinya mengaku memiliki keberpihakan yang tinggi terhadap masyarakat tidak mampu. Pasalnya, menolong dan meningkatkan kualitas hidup mereka merupakan kewajiban moral.

"Ini tidak mengada-ngada dan juga bukanlah sebuah pencitraan," imbuh dia.

Mantan Presiden RI itu menuturkan, ekonomi pasar bebas dan kapitalisme disebut sering tidak sensitif dan tidak peduli pada kemiskinan dan kesenjangan. Negara, pemerintah dan pemimpin harus hadir, peduli dan melakukan langkah-langkah serius untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Jika ada konflik penentuan prioritas dalam kebijakan ekonomi, saya berpendapat bahwa rakyatlah yang diutamakan. Bukan berarti pembangunan infrastruktur fisik tidak penting, karena ketika Partai Demokrat berada di pemerintahan, pembangunan infrastruktur juga dilakukan. Tetapi, sekali lagi, rakyat yang sedang susah harus kita utamakan," tutur SBY.

"Selama 10 tahun, saya memimpin Indonesia dengan dukungan Partai Demokrat, kita jalankan berbagai program pro rakyat, untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan," sambung dia.

Lebih lanjut, SBY mengatakan ketika memimpin Indonesia dirinya membuat berbagai program untuk mengurangi beban masyarakat miskin, seperti BLT atau BLSM, memberikan raskin, Jamkesmas, BPJS, program BOS, Bidikmisi, dan KUR.

Selain itu, SBY juga mengklaim telah meningkatkan gaji pegawai negeri, guru, TNI dan Polri serta upah buruh secara signifikan ketika masa pemerintahannya.

Namun, lanjut SBY, saat ini ia mendengar sebagian dari program tersebut diganti namanya atau dikemas ulang, bahkan ditiadakan.

"Hal ini tentu merupakan hak dari pemerintahan yang sekarang. Yang penting, bagi Partai Demokrat, negara dan pemerintah tidak mengabaikan kewajibannya untuk membantu rakyat kecil atau wong cilik. Ini adalah konsep keadilan dan pemerataan," pungkas dia.

(Awaludin)