Jika Efek Samping Puber Politik adalah Perpecahan, Pancasila Jadi Obatnya

BEKASI – Kondisi perpolitikan di Tanah Air beberapa tahun belakangan ini telah mewabah ke masyarakat awam, terlebih menjelang Pilpres 2019. Mereka yang dulunya antipati dan enggan terlibat dengan urusan politik, kini seolah berbalik 180 derajat menjadi aktif berargumen, khususnya di media sosial dan platform masing-masing.

Hal ini sontak menjadikan media sosial ajang adu opini soal politik dari para politikus "dadakan" tersebut. Mulai kaum milenial sampai ibu rumah tangga disibukkan dengan wacana politik yang turut menjadi agenda perbincangan sehari-hari.

Gairah dalam menyelami masalah ini membuat masyarakat awam seolah sedang puber politik di tengah minimnya ilmu yang mereka ketahui.

"Sekarang semacam ada magnet terhadap orang berpolitik, tapi tidak mengerti tentang masalah makna politik itu sendiri. Karena politik itu sebetulnya ilmu yang mengatur tentang keindahan di dalam kita bermasyarakat untuk mencapai ke suatu cita-cita mendasar," kata tokoh politik nasional Slamet Hardani ketika berbincang dengan Okezone, Kamis 27 Juni 2019.

Maraknya keikutsertaan masyarakat terhadap urusan politik saat ini, menurut pria yang akrab disapa Bung Slamet ini, perlu diimbangi dengan cara pandang yang objektif dan terutama memiliki dasar ideologi Pancasila.

Hal itu demi menghindari perpecahan di kalangan masyarakat akibat kurangnya kesadaran akan makna politik yang sesungguhnya. Sebab seperti diketahui, fenomena puber politik telah membuat masyarakat terpecah menjadi dua kubu yang saling menyerang dengan komentar-komentar diskriminatif.

"Pancasila itu ideologi permanen bangsa Indonesia. Nah, inilah yang harus dibawa secara politis untuk mencapai kepada nilai cita itu dengan tahapan-tahapan untuk mencapai masyarakat yang kita inginkan, yaitu tatanan masyarakat Pancasila yang adil dan makmur lahir dan batin," ujar Slamet.

Hal tersebut, kata dia, yakni tentang bagaimana agar politik dapat membawa persatuan bagi sebuah bangsa tanpa adanya dikotomi hitam putih, mayoritas-minoritas, atau yang lebih tren saat ini sebutan "cebong" dan "kampret". Semua itu diakui butuh peran dari pihak terkait, khususnya para politikus yang memiliki andil dan tanggung jawab lebih besar dalam mewujudkan hal tersebut.

"Bagaimana di dalam negara kita ini politik membawa suatu kehangatan kepada individu sesuai dengan agama masing-masing. Tidak saling mencaci, tidak ada mayoritas menampikkan minoritas. Itu ideologi nilai cita dan harus dibawa oleh motor dari apa yang dimaksudkan politik itu," tegasnya.

Menurut pria yang menjabat anggota Pembina Yayasan 17 Agustus 1945 itu, sangat penting bagi rakyat Indonesia untuk kembali pada nilai cita-cita sejati politik yang berlandaskan ideologi Pancasila. Sebab, kata dia, politik yang dianut oleh sebuah negara nantinya akan memberikan dampak buruk maupun baik, yang otomatis berimbas pada kesejahteraan rakyat yang bersangkutan.

"Karena politik itu adalah dinamika masyarakat yang bisa mengakibatkan jatuh bangun, maju-mundurnya sebuah negara. Bisa menghancurkan dan memajukan negara. Itulah yang dimaksudkan di dalam ilmu. Itu dikaitkan dengan bagaimana membawa nilai cita, bagaimana kita beragama di dalam Nusantara Indonesia ini seperti apa," jelasnya.

Slamet melanjutkan, para politikus sejatinya menjadi role model paling tepat untuk memberikan contoh tentang berpolitik yang santun dan indah sesuai dengan ideologi Pancasila. Sebab sebagai bangsa yang beradab, para politikus harusnya mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan meski saat beradu pandangan politik.

"Sebetulnya itu tugas partai, karena untuk belajar politik itu kan tidak bisa secara sporadis ya, kecuali mereka punya orangtua yang memiliki pemahaman dasar atau orang-orang dari komunitas yang diberikan pencerahan. Sampai di mana para politikus ini membawa kepada pencapaian keadilan sosial bagi masyarakat, dalam arti peradaban maju dan lebih baru, yang lebih memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan berdaulat," celetuknya.

"Lalu persatuan, kok politik membawa arah sektoralitas. Di dalam bangsa ini kok yang sudah bagus dan bersatu, menjadi berlawanan. Bukan persatuan Indonesia, tapi perceraian, lho kok begitu? Tanda-tandanya ya. Inilah yang sejak 1977, saya memang keras untuk mengangkat persoalan ini. Tapi pada saat itu kan suasana politik negara berbeda," terang Slamet.

Ia melanjutkan, lalu sebagai ideologi yang diambil dari buah pemikiran Bung Karno tentang Marhaenisme, Pancasila menjadi harga mati untuk menyatukan kembali keretakan dalam masyarakat yang terjadi pasca Pilpres 2019.

Pemerintah dalam hal ini harus lebih menggenjot peran dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar rakyat semakin diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan sebagai sebuah bangsa besar.

"Di luar itu, apakah itu yang berbau SARA, komunis, hoaks, apa saja, semua akan menjadi satu untuk mempersoalkan ini. Kalau menurut saya, pemerintah harusnya tegas. Sekarang sudah ada BPIP, mestinya itu yang negara kita kembangkan terus dan kita harus tingkatkan untuk mampu menjadi light star. Tapi, memang tak semudah apa yang kita katakan," paparnya.

Namun, Slamet masih optimis bahwa kondisi politik di Indonesia akan bisa lebih baik ke depannya. Dengan menganut ideologi Pancasila dalam berpolitik, Indonesia diyakini dapat terus berkembang dan tak bernasib seperti negara-negara Timur Tengah yang lebih dulu mengalami imbas keganasan politik.

"Saya yakin masih ada yang akan sadar hal ini. Memang sekarang ini banyak yang mengatasnamakan Islam (untuk kepentingan politik). Tapi yang jelas bagaimana politik kebangsaan ini tetap hidup subur di negara sendiri. Insya Allah Indonesia tidak akan terjadi semacam di Timur Tengah dan sebagainya. Tapi dengan catatan, jangan leha," pungkasnya.

(Hantoro)