Bahas Masalah Daerah, DPD RI Bermitra dengan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen DPD RI bersama DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota membahas mengenai posisi DPRD dalam pemerintah daerah, meliputi pembahasan regulasi daerah, anggaran, dan fungsi pengawasan pemerintah daerah. Selain itu, Reydonnyzar Moenek juga menjelaskan mengenai posisi DPD RI dalam kaitannya hubungan antara pusat dengan daerah, salah satunya adalah mengenai alokasi dana untuk daerah. Dirinya berkomitmen akan berupaya DPD RI memperoleh peranan penting dalam kebijakan alokasi dana transfer daerah.

“DPD RI harus ikut memberikan pertimbangan dalam pola alokasi transfer belanja daerah. Karena DPD RI lebih mengerti mengenai kebutuhan daerah,” tukasnya.

Di akhir pertemuan, Ketua Rombongan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang datang ke DPD RI, Afri Yunaldi, mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi kemitraan yang ditawarkan DPD RI kepada DPRD di daerah-daerah. Dia berharap agar kedepannya pertemuan-pertemuan seperti ini dapat ditingkatkan agar kerjasama antara DPD RI dengan DPRD semakin kuat dalam memperjuangan kepentingan daerah.

“Pertemuan kita tadi sangat bermanfaat karena mendapatkan beberapa hal penting sekali, yaitu membuka ruang kemitraan strategis antara DPD RI dengan DPRD. Kemitraan ini diharapkan dapat membawa hasil positif dan kemajuan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal-hal yang kita dapatkan hari ini pasti akan kami terapkan untuk kemajuan daerah,” ucapnya.

(Risna Nur Rahayu)