Menteri dari Profesional Bisa Bekerja Total untuk Jokowi tanpa Pikirkan Politik

JAKARTA - Penyusunan kabinet kerja jilid II sedang berlangsung. Menteri dari kalangan profesional diyakini akan bekerja total untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka tidak akan terbebani oleh kepentingan politik lainnya.

"Kinerjanya total ke Jokowi. Enggak mikir politik," kata pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Rabu (16/10/2019).

Presiden Jokowi diketahui memberi sinyal porsi menteri dari kalangan profesional 55 persen dan dari parpol 45 persen. Namun demikian, komposisi itu bisa saja berubah karena dinamika politik.

"Jika pun komposisinya begitu, mungkin profesional banyak yang diendorse parpol," ucap Adi.

Baca juga: Menteri Jokowi Diharapkan Lebih Banyak Berasal dari Kalangan Profesional

Adi menuturkan, baik dari kalangan profesional atau parpol, ysng terpenting adalah semuanya harus bisa bekerja total untuk Jokowi. "Yang penting dari parpol atau profesional, total bekerja realisasikan janji politik Jokowi," jelas dia.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Alvara Research Center, publik ternyata lebih puas dengan menteri yang berasal dari kalangan profesional.

Mengacu pada hasil survei tersebut, lima peringkat teratas menteri terbaik selama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berasal dari kalangan profesional.

"Ini artinya, publik mengakui kinerja dari menteri dengan latar belakang profesional," kata CEO Alvara Reaearch Center, Hasanuddin Ali dalam keterangan resminya.

Baca juga: Menteri dari Profesional Akan Loyal ke Presiden dan Bebas Kepentingan Parpol

Diwartakan sebelumnya, menteri dari kalangan profesional diyakini akan memiliki loyalitas tinggi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Direktur Indostrategi, Arif Nurul Imam mengungkapkan, hal itu justru sangat positif karena menteri akan bekerja maksimal untuk menjalankan visi Kepala Negara.

Menurut dia, ada sejumlah kementerian yang harus diisi oleh figur profesional. Pos tersebut antara lain, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Kementerian BUMN.

(Rizka Diputra)