Tak Hadiri Undangan Jokowi, PKS: Nanti Kesannya Minta Menteri

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menghargai undangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersilaturahmi dengan PKS sebelum pelantikan Presiden dan Wapres.

Menurut dia, ketidakhadiran Presiden PKS Sohibul Iman menemui Jokowi karena waktunya yang tidak tepat. Meski demikian, ia menilai, silaturahmi antara Jokowi dan pimpinan partai yang berada di luar pemerintahan merupakan suatu langkah yang baik.

"Nanti jangan sampai kesannya ada pertemuan, kemudian artinya mau koalisi, mau gabung, minta menteri. Ribet lagi nanti jadinya," ujar Hidayat di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

PKS telah menyatakan sikap politik untuk berada di luar pemerintahan. HNW menilai, Jokowi juga tengah pusing tujuh keliling dalam menyusun Kabinet Kerja jilid II di pemerintahannya.

"Karena Pak Jokowi saja saya kira hari-hari ini cukup puyeng memikirkan porsi kementerian untuk seluruh partai pendukungnya. Kan partai pendukung beliau tidak sedikit. Padahal katanya komposisi menteri antara profesional partai dan profesional nonpartai, yang partai hanya 40 persen," tuturnya.

HNW menerangkan bahwa bila porsi menteri partai sebesar 40% berarti hanya mengisi 16 kementerian dari 34 kementerian dan lembaga yang tersedia. Padahal, lanjut dia, Jokowi-Ma'ruf didukung enam parpol dalam Pilpres 2019.

"Pasti tidak mudah membagi supaya tidak ada kesan kemudian seolah-olah ada pertemuan itu artinya adalah ingin masuk koalisi, minta menteri dan lain-lain. Saya kira timing pertemuan itu penting untuk dipertimbangkan," imbuhnya.

Baca Juga: Pilih Jadi Oposisi, PKS: Kami Mau Menyelamatkan Marwah Demokrasi

HNW membenarkan adanya keinginan Jokowi untuk bertemu PKS sebelum dilantik kembali menjabat Presiden. Namun, Presiden PKS Sohibul Iman sudah menyampaikan bahwa waktu pertemuannya yang dinilai belum tepat.

"Pertemuan itu baik-baik saja tapi timingnya harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya supaya tidak menimbulkan salah paham, tidak menimbulkan salah persepsi, salah interpretasi dan akhirnya malah dalam tanda kutip, kami PKS sudah memutuskan berada di luar kabinet!" tegasnya.

(Khafid Mardiyansyah)