Menakar Menteri Kabinet Indonesia Maju

Keempat, publik sebelumnya tidak pernah mendengar nama Agus Suparmanto dalam sektor perdagangan. Namun kini, nama itu tiba-tiba muncul. Kelima, penunjukan dr. Terawan sebagai Menteri Kesehatan juga masih menyisakan polemik dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Bukankah seharusnya Presiden menengahi berbagai perbedaan yang ada, misalnya antara IDI dan dr. Terawan? Sehingga organisasi yang sudah establish seperti IDI tetap menjadi mitra pemerintah yang bertugas membangun bangsa,” katanya.

Keenam, lanjut dia, sektor ekonomi yang menjadi salah satu tulang punggung pembangunan bangsa, sangat memerlukan sinergi antar kementerian/lembaga (K/L). Diantaranya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertanggungjawab atas tercapai nilai investasi di Indonesia sesuai target. Karena itu, kapasitas, wawasan dan kecakapan diplomasi Kepala BKPM harus mumpuni pada tingkat global.

“Kepala BKPM, harus mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris sehingga bisa meyakinkan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, Singkatnya, jangan sampai upaya keras Kepala BKPM sebelum-sebelumnya menjalin relasi dan kerjasama dengan dunia internasional buyar hanya karena Kepala BKPM yang baru tidak mampu berbahasa Inggris secara baik,” papar Enny.

Secara terpisah, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Muhadjir Darwin menilai, pemilihan dan penunjukan para menteri cukup seimbang secara politik dan profesional. Kabinet, kata dia, diorientasikan untuk menjawab tantangan masa depan secara tepat.

“Misalnya, Menkeu tetap berada di tangan orang yang tepat. Tito selain terbukti mempunyai manajemen yang bagus, decisive dalam menghadapi krisis, juga menjadi pilihan netral di luar PDI-Perjuangan, sehingga aman dari respon negatif partai pemenang pemilu tersebut,” jelas dia.

Sementara itu mendudukkan militer pada posisi Menteri Agama juga tepat. NU pasti lebih menerima itu, meskipun sedikit kecewa tetapi paling kurang lebih bisa diterima. Dibanding jika menteri diberikan kepada organisasi Islam lain, seperti Muhammadiyah.

Kata Prof Muhadjir, masuknya Prabowo dalam kabinet akan membungkam suara kelompok radikal, termasuk Amin Rais, yang ketika pilpres sangat vokal menghantam Jokowi. Jika orang yang mereka jagokan sudah merapat dan menyatu di kabinet Jokowi, mereka mau bersuara apa? Dan penempatan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dinilai sangat positif.

“Kita tunggu gebrakan-gebrakannya untuk membuat sistem pendidikan Indonesia berorientasi kedepan dan responsif terhadap perkembangan kemajuan teknologi informasi dan fenomena desruption yang kini tengah melanda dunia,” pungkas Prof Muhadjir.

(Awaludin)