"Tentu kalau yang harus bertanggung jawab ya semuanya, karena ini kita bicara soal kebijakan, bicara soal sistem," ucap Tama.
Tama berharap kedepannya ada perbaikan dalam regulasi serta sistem pengawasan terkait penyaluran dana desa. Sebab, sistem pengawasan penyaluran dana desa yang ada saat ini masih berantakan.
Baca Juga: Desa Fiktif Ditemukan di Konawe, Terima Dana Desa sejak 2015
"Tentu bicara soal pengawasan, gimana pengawasannya? Dari mulai anggaran tersebut keluar dikucurkan sampai diterima, dan juga bagaimana anggaran itu dikelola," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku menerima laporan munculnya desa-desa 'siluman' ditengah derasnya anggaran dana desa dari APBN. Fenomena tersebut berpotensi pada tindak pidana korupsi.