DPRD DKI Minta Penyelenggara DWP 2019 Taat Bayar Pajak

JAKARTA - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jupiter meminta kepada pihak penyelenggara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019, yaitu Ismaya Live untuk memberikan laporan keuangan hasil penjualan tiket, makanan dan minuman secara transparan ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).

Menurut dia, dengan adanya transparansi keuangan itu maka nantinya pendapatan pajak yang dihasilkan dari kegiatan itu akan terserap secara maksimal.

"Penyelenggara DWP ini harus memberikan laporan yang transparan, terkait dengan penjualan tiket, pendapatan dari penjualan tiket, kemudian dari penjualan makanan dan minuman," kata Jupiter kepada wartawan, Jumat (13/12/2019).

Berdasarkan pengalaman pada tahun 2017 lalu dari penyelenggaraan DWP, Pemprov DKI mendapatkan keuntungan pajak sebesar Rp 10 miliar. Ia menilai penghasilan itu masih terbilang belum maksimal, karena melihat harga tiket dan jumlah peserta yang hadir, seharusnya acara itu bisa menyumbang pemasukan ke kas daerah sebesar Rp 20 miliar.

"Karena dari tiket bisa maraup keuntungan lebih dari Rp30 miliar selama 3 hari. (Harusnya) pajak yang diterima sekitar Rp20 miliar," kata dia.

Ia meminta kepada Kepala (BPRD) Faisal Syafruddin menginstruksikan kepada bawahannya agar menempatkan petugas di acara tersebut. Sehingga, setiap harinya bisa memantau laporan keuangan dari kegiatan DWP yang akan digelar pada 13-15 Desember 2019.

Baca Juga : Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Baca Juga : Tergiur Pendapatan Pajak Rp10 Miliar, Pemprov DKI Izinkan DWP 2019

"Mendesak pegawai BPRD melakukan pengawasan mulai dari hari ini, sampai di hari Minggu," katanya.

Menurut dia, perolehan pendapatan asli daerah yang diterima, belum maksimal karena masih terjadi banyak kebocoran, terutama di sektor pajak. “Beri ruang usaha lebih luas dan mudah bagi mereka, tetapi awasi ketat kewajiban mereka membayar pajak,” tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)