Status Kampung Susun Akuarium Dipertanyakan

JAKARTA - Peruntukan kampung susun Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara dipertanyakan. DPRD DKI Jakarta sebagai mitra Pemprov DKI Jakarta mengakui belum pernah diajak diskusi perihal penataan Kampung Akuarium tersebut.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengatakan, Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum pernah berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta perihal penataan kembali kawasan Kampung Akuarium.

"Kami sebagai mitra kerja belum pernah diajak diskusi soal kampung susun Akuarium," kata Gilbert Simanjuntak kepada wartawan, Senin (24/8/2020).

Baca Juga: Penataan Kampung Susun Akuarium Dimulai

Gilbert menjelaskan, selain tidak mengetahui rencana penataan Kampung Akuarium tersebut, DPRD DKI Jakarta juga tidak mengetahui secara detail status kampung susun tersebut. Menurutnya, apabila statusnya sewa, lebih baik Pemprov DKI Jakarta mengikuti langkah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang merelokasi warga ke rumah susun di Rawa Bebek.

"Optimalkan rumah susun yang ada. Paparkan bagaimana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang penataan Kampung Akuarium tersebut," pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk berbicara ke publik mengenai status Rumah Susun yang bakal ia bangun di Kampung Akuarium.

Baca Juga: Pemprov DKI Pilih Kampung Akuarium Jadi Penataan Awal Kampung Kumuh 

Menurut Yayat, rumah susun milik tidak akan bisa dibangun di kawasan ini, sebab bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail dan Tata Ruang (RDTR). Yang bisa diangun adalah rumah susun sewa. Sayangnya, hingga saat ini warga Kampung Akuarium masih belum mengetahui status rusun yang dijanjikan Anies kepada mereka.

"Tidak boleh sesuatu itu ngambang, harus tegas. Supaya apa? Supaya mereka itu mandiri, mereka tahu berapa sewanya," pungkasnya.

(Arief Setyadi )