Penangkapan Habib Rizieq Tak Harus Didahului Pemanggilan

JAKARTA - Penangkapan yang akan dilakukan polisi terhadap Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab bisa dilakukan. Meski Habib Rizieq belum sekalipun datang pada saat pemeriksaan sebagai saksi sebelumnya.

Habib Rizieq sendiri dijerat dengan dua pasal yaitu Pasal 160 KUHP dan Pasal 216 KUHP terkait kasus kerumunan massa simpatisan saat acara pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November lalu. Dirinya pun terancam pidana penjara maksimal enam tahun.

"Kalau membaca KUHAP dan PERKAP 6/2019 bisa (dilakukan penangkapan). Karena penangkapan tidak harus didahului dengan pemanggilan. Tapi harus didahului dengan penetapan tersangka," ujar Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (Persada UB), Fachrizal Afandi saat dihubungi MNC Media, Jumat (11/12/2020).

Fachrizal menjelaskan, jika MRS keberatan dengan penetapan tersangka tersebut, MRS bisa mengajukan permohonan pra peradilan.

"Jika tersangka keberatan dengan upaya paksa penangkapan dan penetapan tersangka nya karena belum pernah diminta keterangan, yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan pra peradilan," tuturnya.

Baca Juga : Usut Penembakan Laskar FPI, Bareskrim Periksa 14 Saksi

Meski penetapan tersangka MRS dirasa begitu cepat, namun Fachrizal mengatakan bahwa hal tersebut secara formal prosedur merupakan penilaian subyektif penyidik kepolisian.

"Kalau mereka sudah yakin mendapatkan minimal dua alat bukti secara hukum acara ndak masalah jika HRS keberatan dengan dua alat bukti ini bisa ajukan pra peradilan," ungkapnya.

Selain MRS, polisi juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka. Untuk tersangka HU sebagai ketua panitia dikenakan Pasal 93 Undang-Undang No6 Tahun 2018. Untuk A sebagai Sekretaris Panitia, MS penanggungjawab keamanan, SL penanggung jawab acara, dan HI kepala seksi acara akan dikenakan Pasal 93 Undang-Undang No 6/2018.

(Angkasa Yudhistira)