Ini Alasan Kuat Jokowi Harus Segera Reshuffle Kabinet

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin menggelar rapat intensif berdua, pada Senin 21 Desember 2020. Rapat intens keduanya dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet menjelang akhir tahun 2020.

Alasan kuat perlunya reshuffle adalah dugaan kasus korupsi yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Keduanya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Desakan terhadap reshuffle atau perombakan kabinet pun muncul dari berbagai kalangan. Salah satu yang mendesak agar Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet yakni Komite Rakyat Nasional (Kornas) Jokowi.

Menurut Kornas Jokowi, saat ini kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju menurun. Salah satu penyebabnya adalah dugaan korupsi yang menjerat dua menteri tersebut.

Selain masalah korupsi, Organisasi pendukung Jokowi itu juga menilai sejumlah menteri gagap dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Saat ini, di kondisi pandemi ini, banyak menteri yang gagap, padahal Jokowi sering bilang kita harus kerja extraordinary," ujar Ketua Kornas Jokowi, Havid Permana melalui pesan singkatnya, Selasa (22/12/2020). 

Baca juga: Beredar Nama-Nama yang Akan Masuk Kabinet Jokowi, Risma hingga Yahya Cholil Stakuf

"Kemudian meningkatnya kasus Covid-19, yang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat," kata dia.  

Kornas sendiri memiliki daftar nama menteri yang memiliki performa buruk dalam kurun satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sehingga, dirasa perlu di-reshuffle. "Kita juga mengusulkan penambahan nomenklatur baru yakni Kementerian Kebudayaan RI," imbuh Havid. 

Selain meminta pergantian, pihaknya juga menyiapkan nama, bila Kepala Negara membutuhkan pertimbangan dirinya. Dia mengaku memiliki alasan untuk mengajukan para relawan menjadi pembantu presiden.  

"Relawan ini, orang-orangnya punya loyalitas dan menurut kami Jokowi butuh orang yang punya loyalitas karena 2024 sudah memasuki pemilu. Jangan sampai menteri punya agenda masing-masing," jelas Havid.

Sementara itu, Sekjen Kornas Jokowi, Akrom Saleh Akib, mengatakan pembantu presiden yang baru nanti harus loyal dan tak tertarik kepentingan pragmatis, apalagi sampai tersangkut kasus korupsi.

"Perombakan itu harus dilakukan besar-besaran. Saya meminta agar Presiden tak usah ragu-ragu lagi," tandas Akrom. 

(Qur'anul Hidayat)