Anies Ingin Masyarakat Betawi Jeli Baca Tren Perubahan paska Pandemi Covid-19

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin orang Betawi jeli membaca tren perubahan usai pandemi Covid-19.

Pandemi bakal berdampak jangka panjang di berbagai bidang kehidupan. Karena itu, penting bagi masyarakat Betawi untuk membaca tren perubahan tersebut.

Harapan itu disampaikan Gubernur Anies saat menjadi pembicara kunci sekaligus membuka secara daring Kuliah Umum Perkumpulan Gerakan Kebangkitan Betawi (Gerbang Betawi) bertema “Prospek, Peluang, dan Solusi Masyarakat Betawi dalam Peningkatan Ekonomi, Pengaruh Politik, dan Kompetisi Global”, pada Jumat (22/1).

Menurut Anies, masyarakat Betawi sejak Sumpah Pemuda 1928 hingga kini sudah membuktikan diri sebagai simpul pengikat kebersamaan dan nasionalisme bangsa.

“Jadi, dalam kedudukannya di Jakarta, masyarakat Betawi itu (sebenarnya) fasilitator dan penjahit Indonesia,” ujar Anies.

Untuk dapat membaca tren perubahan, masyarakat Betawi harus menjadi masyarakat yang tak pernah berhenti belajar. Learning society harus melekat kuat pada masyarakat Betawi, tegas dia.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Gerbang Betawi dr Ashari menyampaikan sejumlah kerja ekonomi, politik, dan pendidikan yang diusung perkumpulan kaum intelektual Betawi itu dalam beberapa tahun ke depan. Antara lain pembentukan baitul mal, yang akan memberikan pinjaman kepada masyarakat kecil, menghimpun para pengusaha Betawi dalam wadah 'Juragan Betawi', dan mendorong berdirinya sekolah demokrasi bagi kaum muda Betawi.

(Baca juga: Tertangkap Warga, Dua Jambret Babak Belur di Pademangan Jakarta Utara)

Kuliah Umum Gerbang Betawi edisi perdana di 2021 ini menampilkan dua pemateri, yakni anggota DPRD DKI Jakarta H Purwanto dan anggota Dewan Pakar Gerbang Betawi N Syamsudin Ch Haesy. Yang dimeriahkan pembacaan sajak oleh budayawan Betawi Yahya Andi Saputra.

• Akses Buat Masyarakat Betawi

Purwanto yang biasa disapa Bang Pur menekankan pentingnya masyarakat Betawi memanfaatkan kesempatan berkiprah di partai-partai politik sehingga berpeluang ikut menentukan arah kebijakan publik khususnya di Jakarta sebagai masyarakat inti ibukota.

 (Baca juga: 5 Titik Tempat Mangkal SIM Keliling Hari Ini)

“Sudah saatnya orang Betawi menjadi subyek, bukan sekadar obyek politik,” kata Purwanto bersemangat.

Kalau perlu, kata dia, ada kuota calon anggota legislatif buat orang Betawi di partai politik, seperti halnya kuota buat perempuan di parlemen nasional. Regulasinya bisa diatur lewat peratuan daerah (perda) atau peraturan gubernur (pergub), sehingga ada landasan hukumnya. Misalnya, kuotanya sebesar 30 persen. Soal persentase itu bisa didiskusikan lagi ke depan, yang terpenting pemerintah mesti memberikan perlindungan atas hak-hak politik orang Betawi di Jakarta.