"Jika memang pemerintah tidak mendalangi manuver Moeldoko, pemerintah harus cepat bersikap utk memberhentikan Moeldoko dari posisi KSP dan bersikap tegas terhadap politik dagelan yang dipraktikkan Moeldoko Cs. Untuk kebaikan nama baik dan kredibilitas pemerintah, Presiden harus segera bersikap tegas," ujarnya.
Di sisi lain, Analis Politik itu mengatakan, hasil atau berkas KLB Deli Serdanh yang tak kunjung dilaporkan ke Kemenkumham menjadi bukti bahwa kubu Moeldoko tak yakin dengan legalitas kepengurusan mereka. Indikatornya, pemilik suara DPC dan DPD hanya 34 saja, atau hanya 7 persen dari 514 pemilik suara yang ada.
"Tampaknya Moeldoko, Johnny Allen, Marzuki Alie Cs kesulitan membuktikan legalitas dan legitimasi KLB 'abal-abal' yang dibuatnya. Mereka hanya berharap keajaiban politik dari jaringan Moeldoko di pemerintahan untuk menabrak logika berdemorkasi dan aturan partai politik yang ada," ujar Umam.
(Sazili Mustofa)