Sementara itu Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni, mengatakan permasalahan guru honorer bukan hanya isu di daerah-daerah perkotaan. Seluruh wilayah di Indonesia juga mengalami hal serupa.
“Karena di lapangan sudah membara. Tujuan kami dengan pansus ini adalah untuk mengangkat harkat dan martabat guru,” ujarnya.
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, menyebut, persoalan guru dan tenaga pendidikan honorer telah menjadi momok pemerintah daerah. Untuk itu, Komite I siap memfasilitasi persoalan yang dihadapi pemda bersama alat kelengkapan dewan lainnya.
“Para bupati menjerit di daerah karena mereka tidak bisa menangani permasalahan guru honorer ini,” kata Fachrul Razi.
Baca Juga : Ketua DPD Dukung Kolaborasi BPJPH Kemenag-LIPI
Sidang paripurna kemarin juga mengesahkan pergantian anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD), dari yang semula diwakilkan oleh Jimly Asshiddiqie, kini digantikan oleh Fahira Idris. Kemudian keanggotaan Kelompok DPD di MPR yang semula diwakili oleh Fahira Idris kini digantikan oleh Jimly Asshiddiqie.
(Erha Aprili Ramadhoni)