PPKM Darurat, Pengetesan GeNose Tidak Berlaku

“Kyarat testing atau vaksinasi untuk transportasi perintis wilayah perbatasan daerah 3T dan pelayaran terbatas menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing,” jelas Ganip.

Ganip juga menegaskan, bahwa instansi terkait berwenang melaksanakan pendisiplinan prokes dan penegakan hukum jika terjadi pemalsuan surat keterangan negatif PCR atau Antigen sesuai peraturan perundang-undangan.

“Otoritas penyelenggaraan transportasi umum wajib memeriksa keabsahan surat keterangan negatif RT-PCR atau Antigen untuk mencegah pemalsuan. Pemalsuan surat keterangan RT PCR dan Rapid Tes Antigen dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

(Awaludin)