JAKARTA - Indonesia dan sebagian besar kawasan regional Asia Tenggara berpotensi terjadi peningkatan curah hujan di atas normal dalam beberapa bulan mendatang. Fenomena ini berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, Indonesia dan Filipina membangun kerjasama mengurangi potensi risiko bencana hidrometeorologi melalui Duta Kurangi Risiko Bencana (DKRB).
Kolaborasi ini digagas Yayasan Peta Bencana mendapatkan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Office for Civil Defense (OCD) Filipina serta Bureau for Humanitarian Assistance USAID untuk menjaring kelompok muda dalam gerakan pengurangan risiko bencana (PRB). Program tersebut bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan di kawasan regional, khususnya Indonesia dan Filipina.
BACA JUGA: 155 Kejadian Bencana Terjadi Sepanjang Agustus 2021, Terbanyak di Jawa Barat
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengapresiasi partisipasi peran serta dan inisiatif pemuda dalam pengurangan risiko bencana. Ia mengatakan, kegiatan ini sangat baik untuk menggerakkan partisipasi kaum muda dalam membangun kesiapsiagaan dan pencegahan sehingga warga masyarakat dapat terhindar dari bahaya.
“Duta Kurangi Risiko Bencana Peta Bencana sejalan dengan visi BNPB dan Indonesia 2045. Ketahanan Bencana secara nasional bergantung pada keterlibatan pemuda dalam sistem kedaruratan bencana yang efektif dan efisien,” tutur Raditya dikutip dari laman resmi BNPB, Minggu (19/9/2021).
Raditya juga berpesan kepada kaum muda untuk menunjukkan partisipasi aktifnya dalam kepemimpinan pada hari ini dan masa depan.
BACA JUGA: Waspadai Dampak Bencana Hidrometeorologi, BMKG: Jakarta Berstatus Level Siaga!
Sementara itu, Direktur Yayasan Peta Bencana Nashin Mahtani mengatakan melalui pemberdayaan para pemimpin pemuda dapat mendukung keaktifan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
“Dalam membangun gotong royong dan bayanihan (sebutan untuk gotong-royong di FIlipina) generasi berikutnya, sangat penting untuk memberdayakan para pemimpin pemuda dengan alat, lembaga dan dukungan yang akan memungkinkan masyarakat untuk mengatur diri mereka sendiri, berpartisipasi lebih setara dalam pengambilan keputusan selama keadaan darurat bencana dan beradaptasi dengan situasi yang semakin ekstrem,” ungkap Nashin.