Kebijakan Penanganan Covid-19 Diminta Libatkan Teknologi Sains

JAKARTA - Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan kebijakan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam penanganan Covid-19 tidak hanya aspek kesehatan dan ekonomi, namun juga aspek budaya dan sosial.

Menurutnya, Informasi yang memengaruhi kebijakan publik perlu bersifat multidisiplin dan berasal dari multiaktor.

“Perlu intervensi mengenai kesadaran akan pentingnya science. Kemudian, setelah science (sudah dianggap) penting, perlu ada intervensi agar masyarakat paham tentang literasi science," jelasnya dalam webinar bertema "Pelibatan Pemerintah Indonesia dan Komunitas dalam Knowledge to Policy selama Pandemi".

"Intervensi bukan hanya untuk masyarakat umum tapi justru untuk para pemimpin, pembuat kebijakan. Ketidakpahaman mengenai science dan literasi science yang rendah mengakibatkan science dianggap tidak ada manfaatnya sehingga tidak punya kekuatan dalam membuat kebijakan,” kata Satryo.

Di samping itu, lanjut dia, pembuatan kebijakan juga perlu mengedepankan hak asasi manusia agar mengena dan sesuai dengan masyarakat.

Sementara itu, Professor of Law and Regulation, School of Regulation and Global Governance, Australian National University (ANU), Veronica Taylor mengatakan Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya yang beranekaragam. Namun, hasil pembangunannya tidak merata.