PPATK Temukan Transaksi Rp114 Miliar Terkait TPPO Pornografi Anak

JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengungkapkan ada sebanyak 2.112 rekening yang dibekukan dengan nominal Rp 1,7 triliun.

Hal tersebut ia sampaikan kepada media saat kegiatan refleksi akhir tahun di Gedung PPATK Juanda Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2022) siang.

 BACA JUGA:Heboh Potensi Dahsyat Terjang Jabodetabek, Kepala BMKG: Tidak Bisa Secara Mendadak!

Ivan menyebutkan tim nya intensif melakukan kegiatan analisis dan pemeriksaan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Child Sex Abuse (CSA).

"Dibentuknya dedicated team untuk melakukan penanganan TPPO, termasuk CSA. Reorganisasi PPATK pada 2022 membentuk pola kerja baru dan tim khusus yang menangani kelompok tindak pidana tertentu, salah satunya adalah Tim kasus TPPO," ujar Ivan.

 BACA JUGA:PPATK Hentikan Transaksi di 2.112 Rekening Dengan Nominal Rp 1,7 Triliun

Total transaksi yang telah berhasil diungkap sebesar Rp 114.266.966.810 (114,2 miliar).

"Pada tahun 2022, PPATK telah menghasilkan total 8 HA terkait dengan TPPO/CSA," jelas Ivan.

Dalam melakukan fungsi analisis dan pemeriksaan, pihaknya juga aktif melakukan koordinasi dengan NGO/penyidik untuk penyelesaian kasus TPPO/CSA yang sedang ditangani.

"Ditemukannya berita transaksi pada rekening para pihak yang dianalisis dengan underlying tertentu menjurus tentang anak," tuturnya.

Para pelaku, kata Ivan, sebagian besar masih menggunakan channel transaksi pada perbankan (pemindahbukuan, transfer via ATM, dan juga transaksi menggunakan internet banking ataupun mobile banking).

"Pada kasus pornografi anak, para pelaku kejahatan yang memperdagangkan video pornografi menggunakan e-wallet, seperti gopay, Dana dan OVO dalam menampung pembayaran dari pembeli konten pornografi tersebut," kata Ivan.

Ia juga menyebutkan ada indikasi pola co-mingling, yakni mencampur hasil usaha resmi dengan hasil tindak pidana, pada rekening beberapa pihak yang diketahui sebagai pemilik/pegawai PJTKI/PPATKIS.

Berdasarkan analisis transaksi, ditemukan sejumlah pihak dengan berbagai profil yang diduga terkait dengan jaringan TPPO.

Untuk pihak swasta, profil pekerjaan/usaha yang teridentifikasi sebagai jaringan TPPO antara lain:

1. Pemilik/pegawai PJTKI/PPTKIS (baik legal maupun ilegal),

2. Money changer (transaksi perdangan orang ke luar negeri menggunakan valas, khususnya Ringgit Malaysia),

3. Pemilik/pegawai perusahaan tour and travel, jasa penerbangan, jasa angkutan.

4. Selain itu juga ditemukan ketertibatan profile pelaku dari aparatur pemerintahan antara lain oknum petugas Imigrasi, Avsec, TNI, dan Polri.

(Nanda Aria)