Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menguraikan bahwa pihaknya sempat beberapa kali menyambangi kementerian dalam rangka monitoring. Salah satunya, monitoring di Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Salah satu contoh tahun kemarin, di ATR/BPN, bagaimana proses sertifikasi baik hak milik, HGU (hak guna usaha), maupun HGB (hak guna bangunan), yang selama ini bukan hanya tidak efektif dan tidak efisien, bahkan kemudian masalah-masalah konflik sosial berawal dari ketidakpastian tersebut," kata Gufron.
(Fakhrizal Fakhri )