JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) angkat bicara terkait isu bencana hidrometeorologi saat akhir tahun 2022 di Jawa tengah dan Sekitarnya. Saat itu, banyak masyarakat yang menyalahkan penggunaan modifikasi cuaca yang tak merata.
Diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan bahwa akhir tahun 2022 akan terjadi cuaca ekstrem yang berpotensi bencana. Pemerintah Pusat dan Daerah pun menggunakan berbagai cara untuk mengantisipasinya, termasuk dengan modifikasi cuaca.
Namun, modifikasi cuaca tersebut hanya dilakukan di Jakarta dan Jawa Barat. Akibatnya, beberapa daerah di Jawa Tengah pun diterjang banjir.
Koordinator Laboratorium Pengelolaan Teknologi Modifikasi Cuaca, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Budi Harsoyo menjelaskan kronologi peristiwa tersebut.
Menurut Budi, fenomena banjir di Jawa Tengah bukan hasil dari "pindahan" hujan yang berasal dari DKI Jakarta maupun Jawa Barat.
Budi Harsoyo mengatakan, fenomena banjir akhir tahun ini merupakan pengaruh dari pola angin, pada saat musim hujan di Indonesia, pola arah angin berasal dari barat sehingga membawa curah hujan tinggi dan mengakibatkan banjir.
"Kalo pola angin arah dari barat, dalam lintasan perjalanannya itu banyak melewati lintasan perairan laut, sehingga massa uap air yang dibawa akan banyak,” ujar Budi Harsoyo dalam Program SPECIAL DIALOGUE Okezone yang bertemakan Cuaca Ekstrem dan Rawan Bencana, Bagaimana Menyikapinya?.
Namun, menurut Budi, hanya Pemerintah DKI Jakarta dan Jawa Barat yang menyatakan status siaga darurat bencana saat ramalan itu datang, dan meminta tim modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi dampak dari cuaca ekstrem tersebut.
"Pemerintah Jawa Barat bersurat ke BNPB dan dari BNPB bersurat ke kita, dan berkoordinasi dengan BMKG dan TNI AU untuk pelaksanaannya. Alhamdulillah saat itu DKI Jakarta dan Jabar tidak kejadian (bencana) pada akhirnya, padahal potesi cuaca saat itu sangat ekstrem, untuk seluruh pulau Jawa," katanya.
Oleh karenanya, tim modifikasi cuaca hanya melakukan tugas di sebagian DKI Jakarta dan Jawa Barat. "Tapi kami belakangan diminta juga ke Jawa Tengah dan keseluruhan pulau Jawa," katanya.
Untuk itu, Budi Harsoyo pun menyadari pentingnya edukasi untuk masyarakat agar tidak terjadi mispersepsi informasi. Apalagi, ini berkaitan dengan bencana yang bisa merugikan banyak pihak.
(Khafid Mardiyansyah)