JAKARTA - Presiden Joko Widodo melintasi jalan rusak di Provinsi Lampung di sela kunjungannya ke provinsi tersebut. Sebelumnya, Gubernur Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi bergerak cepat memperbaiki jalan yang rusak di sekitar titik yang rencananya akan dikunjungi Presiden Jokowi.
Menanggapi blusukan Presiden, politisi muda sekaligus Ketua Harian DPP Pemuda Perindo, Michael Victor Sianipar meyakini bahwa rusaknya jalan bukan hanya permasalahan infrastruktur, tapi administrasi negara.
“Saya mengapresiasi Presiden Jokowi yang langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi jalan di Lampung. Namun, penting kita memahami bahwa jalan rusak bukan sekadar masalah infrastruktur, tapi yang lebih mendasar adalah soal administrasi negara,” tegas Michael dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (5/5/2023).
Menurut Michael, kerusakan jalan adalah akibat dari administrasi pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik.
Michael mempertanyakan proses administrasi negara yang seharusnya berjalan di tingkat eksekutif dan legislatif di daerah, yang diharapkan peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini jalan yang layak digunakan.
“Ibaratnya jalan rusak itu seperti simtom atau gejala batuk-batuk. Orang batuk-batuk, kalau sekadar dikasih obat batuk memang gejalanya hilang, tapi penyakitnya belum tentu hilang. Begitu efek obatnya hilang, batuknya kambuh lagi. Jangan sampai jalan diperbaiki, besok rusak lagi dan tidak ada yang pantau lagi,” jelasnya.
Selain didampingi Menteri PUPR, Michael menambahkan, seharusnya Menteri Dalam Negeri juga turut turun dan meninjau lokasi-lokasi tersebut. Wewenang membina dan mengawasi pemerintahan daerah ada di dalam Kementerian Dalam Negeri.
“Kalau sekadar mau perbaiki jalan rusak, betul itu urusan PU, tapi kalau mendalami kesigapan pemerintah daerah dan proses penganggaran yang baik untuk memastikan jalan tidak rusak, itu urusan pemerintahan dalam negeri. Selain atensi Pak Basuki, saya berharap Pak Tito juga serius membenahi pemerintah daerah yang ada,” terang Michael.