"Etnisisasi yang berkembang dari konflik berisiko membawa negara itu ke dalam konflik berkepanjangan, dan berdampak ke kawasan," kata Perthes, memperingatkan.
Pertempuran sejak 15 April 2023 itu dipicu oleh ketidaksepakatan di antara kedua belah pihak mengenai integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata, yang menjadi syarat utama dari perjanjian transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.
Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021, ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat, sebuah langkah yang dikecam oleh kekuatan politik sebagai "kudeta".
Masa transisi, yang dimulai pada Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir, dijadwalkan berakhir dengan pemilu pada awal 2024.
(Rahman Asmardika)