Sekjen PBB Kaget Dapat Surat dari Penguasa Militer Sudan Tuntut Utusan Khusus Dicopot

KAIRO: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres "terkejut" dengan sepucuk surat dari penguasa militer Sudan, menuntut pencopotan utusan PBB untuk negara itu, kata pejabat Sudan dan PBB, Sabtu, (27/5/2023).

Surat oleh Jenderal Abdel-Fattah Burhan, pejabat tinggi militer Sudan dan kepala Dewan Kedaulatan yang berkuasa, datang saat Sudan jatuh ke dalam kekacauan lebih lanjut setelah ketegangan yang memburuk antara rival militer meledak menjadi pertempuran terbuka bulan lalu.

"Sekretaris Jenderal terkejut dengan surat yang dia terima (Jumat, (26 Mei) pagi ini," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric, sebagaimana dilansir Associated Press. “Sekretaris Jenderal bangga dengan pekerjaan yang dilakukan oleh (utusan PBB) Volker Perthes dan menegaskan kembali kepercayaan penuhnya pada Perwakilan Khususnya.”

Dujarric tidak membeberkan isi surat tersebut. Namun, seorang pejabat senior militer mengatakan, surat Burhan meminta Guterres menggantikan Perthes yang dilantik pada 2021.

Menurut pejabat itu, Burhan menuduh Perthes "menjadi partisan", dan pendekatannya dalam pembicaraan sebelum perang antara para jenderal dan gerakan pro-demokrasi membantu mengobarkan konflik. Pembicaraan itu bertujuan memulihkan transisi demokrasi negara itu yang digagalkan oleh kudeta militer pada Oktober 2021.

Pejabat itu berbicara tanpa menyebut nama karena dia tidak berwenang memberi tahu media.

Perthes menolak mengomentari surat itu.

Burhan menuduh Perthes tahun lalu "melebihi mandat misi PBB dan campur tangan terang-terangan dalam urusan Sudan." Dia mengancam akan mengusirnya dari negara itu.

Pertempuran yang sedang berlangsung pecah pada pertengahan April antara militer dan Pasukan Dukungan Cepat yang kuat, yang dipimpin oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo. Baik Burhan maupun Dagalo memimpin kudeta pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok yang didukung barat.

Pertempuran berpusat di ibu kota Khartoum, yang diubah menjadi medan pertempuran bersama dengan kota kembarnya Omdurman. Bentrokan juga menyebar ke tempat lain di negara itu, termasuk wilayah Darfur yang dilanda perang.

Konflik tersebut telah menewaskan ratusan orang, dan melukai ribuan lainnya, dan mendorong negara itu hampir runtuh. Itu memaksa lebih dari 1,3 juta orang keluar dari rumah mereka ke daerah yang lebih aman di dalam Sudan, atau ke negara tetangga.

Kedua pihak yang bertikai telah menyepakati gencatan senjata selama seminggu, yang ditengahi oleh Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi. Namun, gencatan senjata, yang dijadwalkan berakhir Senin, (29/5/2023) malam, tidak menghentikan pertempuran di beberapa bagian Khartoum dan tempat lain di kabupaten itu.

Warga melaporkan bentrokan sporadis Sabtu di beberapa bagian Omdurman, di mana pesawat tentara terlihat terbang di atas kota. Pertempuran juga dilaporkan terjadi di Al-Fasher, ibu kota provinsi Darfur Utara.

Surat Burhan muncul setelah utusan PBB itu menuduh pihak yang bertikai mengabaikan hukum perang dengan menyerang rumah, toko, tempat ibadah, serta instalasi air dan listrik.

Dalam pengarahannya kepada Dewan Keamanan PBB awal pekan ini, Perthes menyalahkan para pemimpin militer dan RSF atas perang tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka telah memilih untuk "menyelesaikan konflik mereka yang belum terselesaikan di medan perang daripada di meja".

(Rahman Asmardika)