Kemacetan Nyaris 40 Persen, Kang Emil Ratas dengan Jokowi Bahas Tranportasi Cekungan Bandung

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil tengah menyiapkan solusi untuk warga Bandung Raya agar dapat mengurangi kemacetan. Salah satunya transportasi pada kawasan Cekungan Bandung.

Hal tersebut disampaikan Ridwan usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas rencana pengembangan transportasi terpadu kawasan cekungan Bandung di Istana Negara.

"Alhamdulillah tadi rapat pembahasan rencana tranportasi massal di cekungan Bandung Raya telah mendapatkan respon positif. Bandung Raya ini perhari ini kemacetannya 40%. Kalau kita tidak melakukan apa-apa 2037 seluruh kota akan macet total jadi buka pintu sudah macet," kata Ridwan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/3/2023).

Kang Emil pun menyiapkan lima solusi atasi kemacetan tersebut. Salah satunya dengan mempersiapkan badan pengelola cekungan Bandung.

"Jadi lima kota yang selama ini ingin punya egosektoral sekarang bisa dikendalikan dikoordinasikan oleh badan pengelola cekungan Bandung Barat yang lahir oleh Perpres dari Pak Jokowi di tahun 2018," kata Ridwan.

Solusi lainnya, kata Ridwan, yakni perkeretaapian dan Bus rapid transit (BRT). Namun karena banyaknya cekungan, Ridwan juga menyarankan adanya Cable Car atau kereta gantung.

"Dan insyaallah satu dua dari gagasan ini akan kami presentasikan diakhir bulan kembali kepada Pak presiden. Dimana yang paling mudah akan kita eksekusi sehingga di masa presiden Pak Jokowi ada satu dua infrastruktur transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak," kata Ridwan.

 BACA JUGA:

Meski begitu, Ridwan mengakui anggaran daerah tidak pernah bisa cukup untuk membiayai proyek-proyek transportasi massal tersebut.

 BACA JUGA:

"Kita butuh kurang lebih Rp 100 triliunan untuk menyelesaikan menaikkan dari 13% warga naik public transport menjadi 50% warga Bandung Raya naik Public Transport. Jadi perhari ini hanya 13% warga cekungan Bandung yang naik public transport, nah dinaikkan ke 50% costnya tidak murah tapi harus dilakukan," jelas Ridwan.

"Karena semakin ditunda nanti harganya akan bertambah mahal seperti halnya MRT sekarang yang juga harganya berbeda dengan MRT pertama di Jakarta," tambahnya.

(Fakhrizal Fakhri )