ORGANISASI Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) memang tidak berpolitik praktis. Hal itu setelah NU mencanangkan kembali ke Khittah 1926 pada tahun 1984 untuk tidak berpolitik praktis.
Namun NU di bawah kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur tetap memiliki posisi politik penting.
Dikutip dari tulisan Fathoni Ahmad dari nu.or.id, terbukti ketika Soeharto berulang kali menginginkan Gus Dur tidak terpilih lagi menjadi Ketua Umum PBNU, tapi upaya Soeharto selalu menemui kegagalan.
BACA JUGA:
Gus Dur memang menjadi penentu “faktor politik”. Kala itu, unsur NU di Partai Persatuan Pembangungn (PPP) masih terus berkonsultasi, baik dengan Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU maupun dengan Rais ‘Aam PBNU KH Achmad Siddiq.
Juga dengan Rais NU lainnya seperti KH Yusuf Hasyim dan KH MA Sahal Mahfudh. Unsur NU di PPP tetap memerlukan pandangan atau arahan politik dari Gus Dur.