Pemimpin ASEAN Perkuat Kerja Sama Bidang Keamanan, HAM, dan Maritim di Kawasan

Menkopolhukam juga mendorong implementasi Deklarasi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah disepakati pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo pada Mei lalu oleh berbagai badan sektoral ASEAN.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengelaborasi lebih jauh dan menyampaikan tiga hal utama yang selayaknya menjadi fokus APSC, yaitu:

Pertama, penanganan tantangan keamanan non-tradisional.

Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menangani lebih dari 2.700 kasus perdagangan orang yang melibatkan penipuan online. Laporan Interpol juga menyatakan bahwa total kerugian dari kejahatan siber meningkat 15 persen tiap tahunnya hingga 2025.

“ASEAN harus mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kejahatan perdagangan orang, termasuk dengan menyelesaikan Perjanjian Ekstradisi ASEAN yang sudah lama tertunda,” ujar Menlu Retno.