Giliran Guru Besar dan Akademisi UM Tuntut 5 Hal ke Jokowi

 

MALANG - Civitas akademi Universitas Negeri Malang (UM) menyampaikan keprihatinannya atas sikap para pemimpin bangsa yang dinilai kurang terpuji, dan mengancam demokrasi. Hal ini disampaikan para guru besar, dosen, akademisi, dan mahasiswa UM dalam pernyataan sikapnya di Graha Rektorat UM, pada Senin siang (5/2/2024).

"Kami, segenap civitas akademika Universitas Negeri Malang menyatakan keprihatinan yang mendalam atas perilaku kurang terpuji yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdemokrasi dan bermartabat," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi, UM, Prof. Hari Wahyono.

Hari Wahyono juga menambahkan, adanya praktek-praktek culas dari orang-orang yang mabuk kekuasaan yang mengoyak nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Pihaknya juga menyoroti, perilaku yang menjauh dari nilai-nilai keberadaban, kejujuran, tanggung jawab, kekonsistenan, dan keteladanan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan, dan pendidikan bangsa.

Dari sanalah pihaknya menyerukan lima tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) agar, pertama bersikap lugas dan bertindak konsisten untuk menegakkan sendi kehidupan bernegara yang demokrasi, beradab, bermartabat, dan berkeadilan substansial, melampaui sekadar proses demokrasi formal dan prosedural.

"Kedua mengembalikan kepercayaan sebagai pemegang kekuasan yang selalu berlandaskan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 demi keutuhan bangsa dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, menunjukkan sikap kenegarawanan, dengan berdiri di atas semua golongan, dan menjauhkan diri dari sikap partisan dalam Pemilu 2024, serta perilaku nepotisme dan oligarki dalam menyelenggarakan pemerintahan," jelas guru besar FE UM ini.

Dirinya juga meminta netralitas aparatur negara, baik ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI, dan Polri, termasuk menghentikan segala bentuk upaya yang mendukung dan memihak untuk pemenangan salah satu Pasangan Capres-Cawapres, dan menjadi panutan perilaku berakhlak mulia dan menjauhkan diri dari perilaku tidak terpuji dalam mengelola pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

"Dengan ini kami menjunjung pentingnya keadilan, integritas, kredibilitas, dan transparansi dalam kepemimpinan nasional," ujarnya.

Ia pun khawatir jika seruan akademisi tidak didengar dan dijalankan oleh pemerintah, maka kondisi bangsa dan negara kian tidak kondusivitas di masyarakat. Meski sebenarnya seruan ini hanya untuk mengetuk hati Presiden Joko Widodo, untuk memperhatikan seruan.

"(Jika tidak dipenuhi) Sebenarnya hanya lebih seruan bukan tuntutan, sehingga kita mengetuk hati Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan seruan itu. Bukan tuntutan yang harus dipenuhi," tandasnya.

(Angkasa Yudhistira)