Kantongi Banyak Dukungan, Sultan, Ratu Hemas, dan Yoris Siap Pimpin DPD RI

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin memastikan bahwa dirinya siap menjadi pimpinan DPD RI periode 2024-2029 bersama Yorris Raweyai dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

"Alhamdulillah hari ini kami bertiga sudah bermusyawarah dan telah bersepakat untuk menyatukan visi politik memperkuat kewenangan dan martabat lembaga DPD. Tentunya atas permintaan dan dukungan mayoritas dari para anggota DPD RI dari hampir semua daerah," kata Sultan dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (27/5/2024).

Pencalonan Ketiganya disepakati dalam pertemuan makan siang di kediaman Yorris di Mampang, Jakarta Selatan. DPD RI, menurut Sultan, harus memberikan dampak signifikan bagi pembangunan daerah dan Indonesia. Tentunya, denan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama pemerintah.

"Kami berkomitmen akan menavigasi lembaga ini secara lebih bermartabat dalam posisi yang ideal di antara lembaga negara lainnya. Keberadaan DPD harus memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pembangunan daerah dan Indonesia," ujar Sultan.

Sesuai tata tertib pemilihan pimpinan yang sedang dibahas Panja, DPD akan memberlakukan sistem calon paket. Maksudnya, ada empat orang untuk setiap paket calon pimpinan yang mewakili masing-masing sub wilayah.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini menegaskan DPD yang memiliki legitimasi besar dari rakyat perlu mendapatkan kewenangan yang ideal dalam menjalankan fungsi legislatifnya, terutama dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan otonomi daerah yang semakin kompleks.

Dalam visinya untuk memperkuat kewenangan DPD, Sultan menekankan, langkah ini tidak berarti mengamandemen konstitusi untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Menurutnya, semangat politik yang serampangan seperti itu bisa berujung pada pembubaran DPD dan lembaga negara lainnya yang dibentuk pasca amandemen UUD 1945.

"Sangat jelas bahwa motivasi politik kami adalah agar kewenangan lembaga ini menjadi kuat, dan itu akan menjadi prioritas kami saat diamanahkan menjadi pimpinan DPD RI. Harus kita akui peran dan kewenangan lembaga legislatif ini masih terbilang sangat terbatas dan masih kurang dirasakan dampaknya oleh masyarakat di daerah," ujarnya.