JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong sebagai tersangka. Dia dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi importir gula di lingkungan Kementerian Perdagangan.
Sebelum ditetapkan tersangka, co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Pilpres 2024 tersebut sudah tiga kali diperiksa sebagai saksi.
Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, penetapan seseorang menjadi tersangka tak harus karena menerima uang dari korupsi.
"Ya inilah (aliran dana) yang sedang kita dalami, karena untuk menetapkan sebagai tersangka ini kan tidak harus seseorang itu mendapat aliran dana," ujar Abdul Qohar kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).
Qohar menjelaskan, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam dua pasal itu kata Qohar terurai bahwa korupsi tidak hanya soal memperkaya diri sendiri atau mendapat keuntungan.
"Artinya di dalam dua pasal ini, seseorang (tersangka) tidak harus mendapatkan keuntungan,”ujar Abdul Qohar.
“Ketika memenuhi unsur bahwa dia salah satunya menguntungkan orang lain atau korporasi, akibat perbuatan melawan hukum, akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, karena jabatannya, dia bisa dimintai pertanggungjawaban pidana,"pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar menjelaskan kronologi kasus tersebut berawal pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian tepatnya telah dilaksanakan tanggal 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula.
"Akan tetapi, pada tahun yang sama yaitu 2015 Menteri Perdagangan saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut di olah menjadi gula kristal putih atau GKP," kata Abdul dalam konferensi pers di Kejagung RI, Jakarta, Selasa (29/10).