Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut beberapa daerah masih belum memiliki kejelasan terkait penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU). Bima menjelaskan bahwa hal tersebut terkait dengan pendanaan.

"Jadi saat ini Kemendagri berkoordinasi dengan 24 kota/kabupaten itu, ada yang menyatakan siap untuk menganggarkan dengan APBD-nya, tetapi masih cukup banyak yang belum memberikan kejelasan tentang kemampuan pendanaan," kata Bima di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Bima mengatakan pihaknya juga telah pertemuan secara daring untuk membahas hal tersebut. Meski begitu, kata Bima, Kemendagri akan mendatangi daerah-daerah yang menyelenggarakan PSU, namun terkendala APBD.

"Dan nanti satu-satu akan kita datangi, kita telisik, kita lihat APBD-nya. Karena kalau dibilang tidak mampu, maka kita harus lihat apakah betul tidak mampu.

Karena mungkin saja bisa digeser-geser gitu ya. Jadi satu itu," kata Bima.

"Yang kedua, kami juga pastikan selain kita melihat APBD-nya mampu atau tidak, kami melihat komposisi penganggarannya," sambungnya.

Bima pun mewanti-wanti penggunaan anggaran dialokasikan untuk kegiatan lain seperti sosialisasi. Penganggaran, katanya, juga harus dilakukan seminimal mungkin. Menurutnya jika APBD tidak mampu dapat meminta bantuan ke pemerintah provinsi.

"Kalau provinsi juga tidak mampu, baru nanti kita akan komunikasikan tentang kementerian keuangan. Ini kita berpacu dengan waktu, karena ada tingkat waktu yang diberikan oleh KPU. Tapi kita pastikan kita koordinasi semaksimal mungkin, agar PSU ini baik yang seluruhnya maupun sebagian bisa terselenggara dengan baik," ungkapnya.

Terkait penggunaan APBN, kata Bima, akan dilakukan sharing dengan APBD. "Kita lihat sharingnya berapa persen, tapi saya kira tidak 100 persen. Pasti ada komponen yang dari APBD maupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup oleh APBN," tandasnya.

(Puteranegara Batubara)