Bertemu Menbud, DPR Setujui Penulisan Buku Sejarah Dilanjutkan

JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Senin (26/5/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I tersebut diselenggarakan untuk membahas pelaksanaan penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan RI.  

Hadir dalam rapat Ketua beserta 34 Anggota Komisi X DPR RI dan 8 Fraksi dengan mayoritas menyetujui dilanjutkannya penulisan buku sejarah tersebut.

Turut serta pula dalam Raker ini Wakil Menteri Kebudayaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan, Direktur Sejarah dan Permuseuman, segenap Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Kebudayaan, serta Tim Editor Umum Buku Sejarah Indonesia. 

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, dalam pembukaan rapat menyampaikan bahwa Kemenbud perlu didengarkan bagaimana penulisan ini dilakukan, siapa saja yang dilibatkan, dan rekan-rekan Kemenbud bisa menjelaskan beberapa hal terkait penulisan sejarah Indonesia ulang tersebut. 

"Urgensi penulisan sejarah 2025, antara lain menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia-Sentris, menjawab tantangan kekinian dan globalisasi, membentuk identitas nasional yang kuat, menegaskan otonomi sejarah atau sejarah otonom, relevansi untuk generasi muda, dan reinventing Indonesian identity, atau menemukan kembali jati diri Indonesia," kata Menbud.

Menbud juga menyampaikan bahwa masih ada narasi sejarah yang dipelajari saat ini, yang belum sepenuhnya membebaskan diri dari perspektif kolonial, kurang menjawab tantangan kekinian dan globalisasi sehingga sering dipandang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terutama generasi muda.

Menurutnya, penulisan kembali sejarah Indonesia saat ini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan.

Dalam Raker ini, Kementerian Kebudayaan dan Komisi X DPR RI menyepakati bahwa penulisan sejarah Indonesia harus melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan agar buku sejarah Indonesia dapat ditulis secara objektif, transparan, mendalam, komprehensif, holistik, inklusif dan merepresentasikan memori kolektif bangsa, memiliki manfaat untuk pengetahuan dan pendidikan, serta membangun karakter bangsa yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. 

Menbud mengungkapkan penulisan sejarah Indonesia ini direncanakan terdiri atas 10 jilid, yang berisi Sejarah Awal Nusantara, Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina, Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah, Interaksi dengan Barat: Kompetensi dan Aliansi, Respons terhadap Penjajahan, Pergerakan Kebangsaan, Perang Kemerdekaan Indonesia Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi, Orde Baru (1967-1998), serta Era Reformasi (1999-2024). 

"Kita tidak bisa menuliskan sejarah secara detail dan isi buku hanyalah garis besar. Karena sejarah ini mencakup banyak bidang, tentu isi buku tidak bisa mencakup secara detail, tetapi yang ingin kita mulai, yaitu perspektif indonesia atau Indonesia sentris," tuturnya.

Menurut Menbud Fadli Zon, Indonesia telah absen dalam menulis sejarah bangsa selama kurang lebih 26 tahun. Dia juga berujar bahwa ketika proses penulisan sudah mencapai 70 persen, akan dibuka sesi diskusi dengan melibatkan berbagai macam ahli sebagai bagian dari uji publik. 

(Agustina Wulandari )