Bertemu Menbud, DPR Setujui Penulisan Buku Sejarah Dilanjutkan

Dalam Raker ini, Kementerian Kebudayaan dan Komisi X DPR RI menyepakati bahwa penulisan sejarah Indonesia harus melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan agar buku sejarah Indonesia dapat ditulis secara objektif, transparan, mendalam, komprehensif, holistik, inklusif dan merepresentasikan memori kolektif bangsa, memiliki manfaat untuk pengetahuan dan pendidikan, serta membangun karakter bangsa yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. 

Menbud mengungkapkan penulisan sejarah Indonesia ini direncanakan terdiri atas 10 jilid, yang berisi Sejarah Awal Nusantara, Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina, Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah, Interaksi dengan Barat: Kompetensi dan Aliansi, Respons terhadap Penjajahan, Pergerakan Kebangsaan, Perang Kemerdekaan Indonesia Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi, Orde Baru (1967-1998), serta Era Reformasi (1999-2024). 

"Kita tidak bisa menuliskan sejarah secara detail dan isi buku hanyalah garis besar. Karena sejarah ini mencakup banyak bidang, tentu isi buku tidak bisa mencakup secara detail, tetapi yang ingin kita mulai, yaitu perspektif indonesia atau Indonesia sentris," tuturnya.

Menurut Menbud Fadli Zon, Indonesia telah absen dalam menulis sejarah bangsa selama kurang lebih 26 tahun. Dia juga berujar bahwa ketika proses penulisan sudah mencapai 70 persen, akan dibuka sesi diskusi dengan melibatkan berbagai macam ahli sebagai bagian dari uji publik. 

(Agustina Wulandari )