JAKARTA - Polemik praktik rangkap jabatan di Kementerian Komunikasi Digital (Kemenkomdigi) masih menjadi perbincangan. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid akhirnya angkat bicara.
Dalam sebuah wawancara, Meutya Hafid menyambut baik komentar masyarakat usai dua wakilnya, Nazer Patria dan Angga Raka Prabowo, didapuk sebagai komisaris utama perusahaan telekomunikasi. Ia juga mendukung adanya pengawasan pemerintah dalam memantau operasional perusahaan-perusahaan tersebut.
"Ini masukan dari masyarakat, tentu kami dengarkan juga. Pada dasarnya, ini bentuk pengawasan negara terhadap perusahaan-perusahaan telekomunikasi," kata Meutya saat ditemui di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Tapos, Depok, Rabu (4/6/2025).
Lebih lanjut, Meutya menegaskan saat ini belum mengendus adanya konflik kepentingan di antara kedua wakilnya. Kekhawatiran ini muncul karena keduanya sama-sama menduduki posisi penting di Kemenkomdigi sebagai regulator dan perusahaan sebagai operator.
"Untuk saat ini kita tidak melihat ada konflik kepentingan, namun demikian tentu masukan-masukan silahkan. Nanti akan dikaji oleh pemerintah," tegasnya.
Di sisi lain, Meutya enggan berkomentar lebih lanjut soal polemik tersebut. Sebab, dia menilai kalau penunjukan Nazer dan Angga di luar dari Kementerian yang ia bidangi.
"Ini kebetulan bukan di Kementerian kami ya jadi penunjukannya mungkin sebetulnya yang paling tepat menjawab adalah Danantara atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara)," tandasnya.
Sebagai informasi, Nezar ditunjuk sebagai Komut PT Indosat Tbk (ISAT) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu, 28 Mei 2025.
Sementara itu, Angga ditunjuk sebagai Komut PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan hasil RUPST pada Selasa, 27 Mei 2025.
(Fetra Hariandja)