Dituding Roy Suryo Selundupkan Aturan Terkait Ijazah Gibran, KPU Buka Suara

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah tudingan Pakar Telematika Roy Suryo yang menyatakan lembaga pemilu telah menyelundupkan aturan untuk meloloskan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pemilu 2024. KPU menegaskan, aturan persyaratan peserta Pilpres telah dibuat sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

"Proses legal drafting peraturan teknis pencalonan dalam Pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan berdasarkan prinsip berkepastian hukum (sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan terbuka (melibatkan publik secara luas)," ujar anggota KPU RI Idham Holik, Sabtu (18/10/2025).

Idham menegaskan, dalam menyusun Peraturan KPU (PKPU), lembaganya mempedomani aturan sesuai Pasal 75 Ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017. PKPU akan ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada pembentuk undang-undang dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR RI.

"Pasca rapat konsultasi tersebut, KPU juga mengikuti Rapat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu," sambungnya.

Menurutnya, pasal tersebut menjadi celah yang sengaja disisipkan agar Gibran tetap bisa mencalonkan diri sebagai cawapres meski tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat.

"Di situ disebutkan bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m dikecualikan bagi calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dan sekolah asing di luar negeri. Ini pasal selundupan, sengaja untuk Gibran,” ucap Roy, dikutip Jumat 17 Oktober 2025. 

Ia menambahkan, aturan tersebut menjadi bukti kuat dugaan pemufakatan jahat antara KPU dengan pihak tertentu guna menyamarkan riwayat pendidikan Gibran dalam proses pemberkasan administrasi Pilpres 2024. "Apa yang dilakukan oleh saudara Gibran Rakabuming Raka ini adalah sebuah penipuan atau pemufakatan jahat,” ujarnya.

(Arief Setyadi )