Hadiri Bakti Negeri untuk Pelaku Seni dan Budaya, Fadli Zon: Budaya Harus Jadi Engine of Growth

BANDUNG - Kementerian Kebudayaan mendukung penuh “Bakti Negeri untuk Pelaku Seni dan Budaya” yang berlangsung di Pelataran Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat.

Dihadiri oleh lebih dari seribu pelaku seni dan budaya dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat, kegiatan ini menjadi wujud nyata gotong royong lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan sosial, layanan kesehatan, serta kesejahteraan bagi masyarakat kebudayaan di Indonesia.

Bakti Negeri untuk Pelaku Seni dan Budaya merupakan langkah nyata negara dalam menghadirkan jaminan sosial ketenagakerjaan, layanan kesehatan, dan perlindungan bagi para pelaku seni budaya, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan melalui pendekatan yang edukatif dan interaktif.

Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon yang hadir dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi, ini bukan sekadar tugas pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, dunia usaha, dan para pejuang kebudayaan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Fadli Zon menyampaikan bagaimana Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa, mencakup 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah, mewakili sekitar 10 persen bahasa dunia.

Dia juga menyebut Indonesia telah memiliki 2.213 Warisan Budaya Takbenda (WBTb) tingkat nasional dengan 16 di antaranya telah diakui UNESCO, mulai dari Wayang, Keris, Batik, Angklung, hingga yang terbaru Kolintang, Kebaya, dan Reog Ponorogo.

Bahkan, pada tahun ini akan ditetapkan tambahan 550 WBTb baru, termasuk 60 unsur budaya berasal dari Jawa Barat. “Kekayaan budaya Indonesia tidak ada tandingannya di dunia. Karena itu, saya menyebutnya bukan lagi sekadar diversity, tapi megadiversity,” tutur Fadli Zon.

Menteri Fadli Zon juga menyoroti pentingnya menjadikan kekayaan budaya sebagai sumber ekonomi dan industri kreatif nasional. Menurutnya, banyak negara telah membuktikan budaya sebagai soft power dan kekuatan ekonomi baru. “Kita harus menjadikan budaya nasional sebagai engine of growth dan driver of growth. Budaya adalah kekuatan yang dapat menggerakkan ekonomi bangsa,” ucapnya.

Kementerian Kebudayaan, lanjut Menbud, terus memperkuat berbagai program, seperti Manajemen Talenta Nasional, Belajar Bersama Maestro, Gerakan Seniman Masuk Sekolah, dan Dana Indonesiana yang tahun ini telah disalurkan kepada lebih dari 2.800 komunitas seni budaya dengan total anggaran sekitar 465 miliar rupiah, dengan penerima terbanyak dari wilayah Jawa Barat.

“Kami sangat mengapresiasi para seniman, budayawan, termasuk dari kalangan difabel yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa. Sinergi lintas kementerian dan lembaga harus terus diperkuat untuk mewujudkan kemajuan kebudayaan nasional Indonesia,” kata Menteri Fadli Zon.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan senam bersama, kemudian dilanjutkan dengan edukasi perlindungan sosial dan ketenagakerjaan, helpdesk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis termasuk deteksi TBC, penyerahan santunan manfaat BPJS Ketenagakerjaan, bantuan sarana aktivitas bagi pelaku seni penyandang disabilitas, pameran pangan lokal, layanan administrasi kependudukan, serta panggung ekspresi budaya yang menampilkan kreasi para seniman tradisional maupun kontemporer.

Turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno; Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro; Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti; serta Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan IX, Retno Raswaty.

Hadir pula perwakilan kementerian dan lembaga, antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri III Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus mewakili Menteri Dalam Negeri, serta Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dr. Maria Endang Sumiwi, MPH mewakili Menteri Kesehatan.
 

(Agustina Wulandari )