Mantan Rapper Balendra Shah Dilantik Menjadi PM Termuda Nepal

KATHMANDU – Balendra Shah, seorang rapper yang beralih menjadi politisi, dilantik sebagai perdana menteri Nepal pada Jumat (27/3/2026) dengan tugas memulihkan stabilitas politik dan menciptakan lapangan kerja di negara Himalaya yang miskin ini, yang telah lama dilanda pemerintahan rapuh dan prospek pertumbuhan lemah.

Shah menjadi perdana menteri setelah Partai Rastriya Swatantra (RSP) yang baru berusia tiga tahun memenangkan 182 kursi di parlemen beranggotakan 275 orang dalam pemilihan 5 Maret, pemilihan pertama setelah protes anti-korupsi Generasi Z yang menewaskan 76 orang pada September tahun lalu.

Mantan wali kota ibu kota Kathmandu, Shah, 35 tahun, adalah perdana menteri termuda Nepal dalam beberapa dekade sekaligus orang Madhesi pertama — penduduk dataran selatan yang berbatasan dengan India — yang memimpin negara Himalaya yang terjepit di antara raksasa Asia, India dan Cina.

Shah, yang mengenakan celana ketat, jaket senada, topi kain Nepal hitam khasnya, dan kacamata hitam, dilantik di Istana Presiden di hadapan para diplomat dan pejabat pemerintah senior.

“Ujian pertama bagi pemerintahan baru terletak pada penyampaian layanan yang transparan dan tepat waktu kepada masyarakat, yang mengharapkan tanda-tanda awal tata kelola pemerintahan yang baik sejak hari Minggu,” kata analis politik Puranjan Acharya, sebagaimana dilansir Reuters. Hari Minggu adalah hari kerja di Nepal.

Acharya mengatakan tantangan awal Shah adalah mengimplementasikan laporan panel yang menyelidiki kekerasan selama protes anti-korupsi, tuntutan utama keluarga para korban. Laporan tersebut merekomendasikan penuntutan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas tindakan keras itu, termasuk perdana menteri saat itu, KP Sharma Oli.

Partai Kongres Nepal, partai tertua di negara itu, menjadi kelompok kedua yang jauh tertinggal di parlemen dengan hanya 38 kursi. Sementara Partai Komunis Nepal (Marxis-Leninis Bersatu) menempatkan 25 anggota.

Mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki memimpin negara melalui masa transisi hingga pemilihan parlemen.

Protes yang dipimpin kaum muda dipicu oleh kurangnya lapangan kerja dan korupsi yang merajalela di negara berpenduduk 30 juta jiwa ini, di mana seperlima penduduk hidup dalam kemiskinan dan diperkirakan 1.500 orang meninggalkan negara itu setiap hari untuk bekerja di luar negeri.

Ketidakstabilan politik telah menjadi momok, dengan 32 pemerintahan menjabat sejak 1990 dan tidak satu pun menyelesaikan masa jabatan lima tahun.

(Rahman Asmardika)