Ulangi Strategi Gaza di Lebanon, Israel Bawa Timur Tengah Menuju “Perang Abadi”

MADRID – Menteri Luar Negeri Spanyol menyatakan bahwa Israel menerapkan strategi militer yang sama di Lebanon Selatan sebagaimana di Jalur Gaza. Ia menegaskan bahwa Israel tidak dapat mempertahankan hubungan normal dengan Uni Eropa di tengah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terus berlangsung.

Berbicara kepada penyiar publik RTVE pada Senin (20/4/2026), Jose Manuel Albares mengatakan bahwa situasi di Lebanon mencerminkan pola "penghambatan kehidupan normal bagi warga Lebanon, penghancuran infrastruktur sipil, pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, perintah pemindahan paksa penduduk sehingga mereka tidak dapat kembali, serta serangan oleh kedua belah pihak terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon."

Menurut Albares, semua indikasi ini menunjukkan bahwa Israel berupaya menguasai sebagian wilayah dari negara yang berdaulat.

“Ini akan sangat serius bagi stabilitas Timur Tengah dan bagi keamanan Israel sendiri,” kata Albares sebagaimana dilansir TRT. Ia memperingatkan bahwa langkah Israel tersebut “sedang membawa Timur Tengah menuju perang abadi.”

Albares juga menegaskan kembali dorongan Spanyol agar Uni Eropa menangguhkan Perjanjian Asosiasi dengan Israel. Usulan ini akan ia perjuangkan kembali pada pertemuan menteri luar negeri pada Selasa (21/4/2026).

“Israel harus memahami bahwa mereka tidak dapat memiliki hubungan normal ketika hak asasi manusia dilanggar secara terang-terangan,” tambahnya.

Mengenai konflik regional yang lebih luas, Albares menyatakan bahwa Spanyol tidak akan berpartisipasi dalam operasi militer apa pun di Selat Hormuz, meski ketegangan tetap tinggi meskipun ada gencatan senjata sementara antara Iran, AS, dan Israel.

“Kami tidak akan ikut serta dalam operasi militer apa pun di selat tersebut,” tegasnya sembari menambahkan bahwa Spanyol lebih mengedepankan solusi diplomatik.

Pekan lalu, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyebutkan bahwa Inggris dan Prancis akan memimpin misi multinasional yang bersifat “damai dan defensif” untuk melindungi selat tersebut setelah pertempuran di wilayah itu berakhir.

Albares menyerukan agar jalur air tersebut kembali menjadi “jalur yang bebas, aman, dan terbuka untuk semua kapal tanpa diskriminasi.” Namun, ia menekankan bahwa mekanisme verifikasi di masa mendatang harus dipimpin langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di akhir pernyataannya, Albares memperingatkan risiko meningkatnya ketegangan militer antara Iran dan Amerika Serikat, serta mendesak Iran untuk terlibat aktif dalam pembicaraan damai di Pakistan guna menghindari eskalasi lebih lanjut.

(Rahman Asmardika)